6.1. Tantangan Kebijakan Perlindungan Tanaman di Masa Depan

Sejauh ini Anda telah belajar mengenai apa itu kebijakan perlindungan tanaman dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kebijakan perlindungan tanaman. Anda juga sudah belajar mengenai PHT sebagai sistem perlindungan tanaman dan penerapan PHT di Indonesia sejak penerapannya sampai pada saat ini. Anda juga sudah mempelajari ketahanan hayati sebagai pendekatan perlindungan lintas sektor yang kini dikembangkan sebagai paradigma baru perlindungan tanaman di negara-negara maju. Pernahkan Anda bertanya, apakah semua itu sudah dapat mengatasi permasalahan perlindungan tanaman? Jika Anda menjawab belum, mengapa demikian? Tantangan apa yang dihadapi oleh kebijakan perlindungan tanaman di Indonesiake depan? Materi ini menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi kebijakan perlindungan tanaman yang dihadapi ke depan dan dilanjutkan dengan materi berikutnya mengenai peluang apa yang bisa dimanfaatkan untuk  menghadapi tantangan tersebut.

6.1.1. MATERI KULIAH

6.1.1.1. Membaca Materi Kuliah
Tantangan kebijakan perlindungan tanaman dihadapi terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang jumlahnya diproyeksikan terus meningkat. Menurut Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-245 Berdasarkan Hasil SUPAS 2015, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan akan menjadi 318,9 juta jiwa menurut Skenario A atau 311,6 juta jiwa menurut Skenario B (Gambar 1). Skenario A adalah skenario kebijakan, yakni angka kelahiran total (total fertility rate, TFR) stagnan sebesar 2,1 mulai pada tahun 2020, sedangkan Skenario B adalah skenario tren, yakni angka kelahiran total menurun sesuai dengan kecenderungan di masa lampau, dan diproyeksikan  akan mencapai angka reproduksi bersih (net reproduction rate, NRR) =1 atau setara TFR=2,1 pada tahun 2020.

Gambar 1. Proyeksi jumlah penduduk Indonesia menurut Skenario A dan Skenario B pada 2045

Tantangan paling mendasar yang timbul dari jumlah penduduk yang meningkat tersebut adalah sejauh mana kebijakan perlindungan tanaman saat ini mempu berkontribusi mengurangi kehilangan hasil tanaman pangan yang disebabkan oleh OPT sehingga produksi pangan bisa mendekati kebutuhan konsumsi penduduk? Sebagaimana diuraikan dalam materi mengenai tantangan dan peluang perlindungan tanaman pada mata kuliah Dasar-dasar Perlindungan Tanaman, besar kehilangan hasil (BKH) oleh OPT masih cukup tinggi, yaitu BKHa=67,4% dan BKHa=32,0%. BKH yang kurang lebih sama terjadi terhadap produksi tanaman pangan di Indonesia sehingga produktivitasnya masih belum bisa meningkat tajam (Gambar 2, kanan).

Gambar 2. Luas Panen (Kanan), Produksi (Tengah), dan Produktivitas (Kanan) Padi, Jagung, Ubi Jalar, dan Ubi Kayu Indonesia Tahun 1995-2015

Gambar 2 menunjukkan bahwa produktivitas padi selama periode 1995-2015 cenderung stagnan, produktivitas jagung meningkat sangat lambat, dan produktivitas ubi jalar dan ubi kayu meningkat lebih cepat. Padahal, sejak kurang lebih 2005, padi dan jagung telah menjadi program unggulan Kementerian Pertanian, sehingga dengan menggunakan teknologi, produktivitasnya dapat ditingkatkan melalui upaya meningkatkan produksi dan upaya menerapkan cara dan sistem perlindungan tanaman yang tepat untuk mengurangi kehilangan hasil (yield loss). Dengan peningkatan produktivitas yang sedemikian lambat, akan mampukah produksi pangan pada 2045 mencukupi kebutuhan penduduk pada tahun yang sama?

Dalam menjawab pertanyaan di atas perlu diingat bahwa perlindungan tanaman di seluruh dunia menghadapi tantangan dalam kaitan dengan:

• Dampak intensifikasi pertanian (agricultural intensification) sebagai bagian dari revolusi pertanian ketiga atau revolusi hijau (third agricultural revolution, green revolution) terhadap keanekaragaman hayati tanaman, keanekaragaman musuh alami OPT, perkembangan populasi OPT yang menjadi resisten dan mengalami resurgensi, serta perubahan OPT sekunder menjadi OPT primer
• Dampak pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change) terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman serta terhadap perkembangan populasi OPT,  penyebaran OPT, dan timbulnya OPT baru
• Dampak (globalization) dan perdagangan bebas (free trade) terhadap perpindahan OPT seiring dengan meningkatnya perpindahan orang dan barang dan terhadap gaya hidup (lifestyle), seiring dengan meningkatnya arus jasa dan arus informasi, yang mengarah pada ideologi environmentalisme kecelakaan seperti berpandangan bahwa mengkonsumsi produk organik berarti peduli terhadap lingkungan hidup 

Tantangan tersebut telah diuraikan secara rinci pada materi mengenai tantangan dan peluang perlindungan tanaman pada mata kuliah Dasar-dasar Perlindungan Tanaman. Silahkan klik tautan untuk membaca lagi materi tersebut agar bisa memahami ancaman yang dihadapi perlindungan tanaman ke depan, yang merupakan dasar untuk memahami ancaman yang terjadi terhadap kebijakan perlindungan tanaman ke depan.

Sementara itu, perbedaan ideologi, ketimpangan sosial, dan radikalisme dapat mendorong penggunaan OPT yang mempunyai daya rusak tinggi untuk kepentingan perang hayati (biological warfare, germ warfare), kriminal hayati (biological crime), dan terorisme hayati (bioterrorism) sebagaimana diuraikan dalam artikel Biological warfare, bioterrorism, and biocrime. Bila OPT berpotensi sebagai senjata hayati, kriminal hayati, dan terorisme hayati tersebut digunakan terhadap pertanian sebagai sasaran maka diistilahkan agroterorisme (agroterrorism), yaitu upaya jahat pelepasan secara sengaja OPT berbahaya terhadap tanaman dan/atau hama dan penyakit ternak untuk mengganggu atau menghancurkan pertanian dan/atau rantai pasokan pangan dengan motif ideologi, politik, agama atau kepercayaan lainnya. Agroterorisme memang tidak menimbulkan dampak yang bisa menarik perhatian dalam waktu singkat sebagaimana misalnya yang ditimbulkan dengan menggunakan bom, tetapi merupakan ancaman serius terhadap keamanan hayati (biosavety) dan ketahanan hayati (biosecurity) sebagaimana diuraikan dalam artikel Agroterrorism: Where Are We in the Ongoing War on Terrorism? Keamanan hayati dan ketahanan hayati mempunyai makna yang belum benar-benar disepakati antar sektor. Namun demikian, untuk sektor pertanian keamanan hayati diartikan sebagai prinsip, teknologi, dan praktik yang diterapkan untuk mencegah dan mengendalikan paparan terhadap dan/atau penyebaran patogen maupun racun, sedangkan ketahanan hayati diartikan sebagai prinsip, teknologi, dan praktik yang diterapkan untuk melindungi kehidupan, perekonomian, dan lingkungan hidup dari kerusakan yang ditimbulkan oleh OPT berbahaya. Dalam kaitan dengan agroteroriesme, pihak yang sedang berperang, kelompok kriminal, dan kelompok teroris berpotensi memanfaatkan OPT untuk mewujudkan agenda jahat mereka.

Menghadapi tantangan perlindungan tanaman ke depan yang sedemikian berat, kebijakan perlindungan tanaman tidak pernah berubah sejak diundangkannya UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Menurut UU tersebut, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, perlindungan tanaman di Indonesia didasarkan pada sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT). PHT yang pelaksanaanya mendapat dukungan politis yang sangat kuat, tidak lagi mendapat dukungan yang sama setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada 1998. Seiring dengan meningkatnya tekanan globalisasi dan pasar bebas sejak mulainya pemerintahan era Reformasi, paradigma pembangunan pertanian bergeser dari membangun petani menjadi membangun komoditas. Pembangunan pertanian dengan paradigma membangun petani berfokus pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, sedangkan pembangunan pertanian dengan paradigma komoditas berfikus pada upaya untuk meningkatkan produksi komoditas guna memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Pembangunan pertanian berparadigma petani memfokuskan pada upaya untuk peningkatan kapasitas petani, sedangkan pembangunan berparadigma komoditas berfolus pada upaya penyediaan prasarana dan sarana produksi untuk meningkatkan produksi komoditas. Dalam perubahan paradigma pembangunan pertanian ini, PHT kehilangan momentum karena PHT bukan hanya sekedar pemaduan cara pengendalian OPT, melainkan berorientasi pada pembangunan pertanian berkelanjutan yang bertumpu pada pengelolaan basis sumberdaya secara berkelanjutan, menumbuhkan kemandirian, dan meningkatkan kapasitas. Melalui PHT, terpadu pula upaya-upaya peningkatan sumberdaya petani, penguatan kelembagaan petani, penguatan melalui dukungan perundang-undangan, pengembangan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengembangan kemitraan dan jejaring petani.

Sementara itu, sistem perlindungan tanaman di negara-negara maju terus berkembang. Ketika universitas-universitas di Amerika Serikat mengembangkan PHT dari pengendalian hama menjadi pengelolaan hama, Kementerian Pertanian Amerika Serikat mengembangkan Area-Wide Pest Control, tetapi kemudian keduanya menyatu menjadi Area-Wide Integrated Pest Management (AW-IPM). Kerika PHT berkembang dalam fase dari fase PHT-AE ke fase PHT-SL dan akhirnya fase PHT komunitas, terjadi pula perkembangan PHT menjadi PHT biointensif (biointensive IPM) yang menekankan pada langkah-langkah proaktif melalui perancangan agroekosistem menjadi kurang menguntungkan bagi OPT dan lebih menguntungkan bagi musuh alami OPT. Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya globalisasi (globalization) dan perdagangan bebas (free trade) serta agroterorisme (agroterrorism), negara-negara maju mengembangkan kebijakan perlindungan tanaman menjadi kebijakan lintas sektor perlindungan kehidupan, perekonomian, dan lingkungan hidup yang memadukan kontinuum prabatas, batas, dan pascabatas sebagaimana diuraikan dalam artikel dan Preserving Biodiversity, Promoting Biosecurity and Biosafety: Australian Perspectives. Kebijakan perlindungan tanaman lintas sektor dan lintas batas tersebut dikenal sebagai ketahanan hayati (biosecurity) yang dalam sektor pertanian dinamakan ketahanan hayati pertanian (agricultural biosecurity). Meskipun demikian, perkembangan kebijakan perlindungan tanaman di negara-negara maju masih dikritik sebagai belum benar-benar berorientasi sistem, sebagaimana dibahas dalam artikel Systems approaches to innovation in crop protection. A systematic literature review. Ketika perlindungan tanaman di negara-negara maju berkembang untuk mengatisipasi meningkatnya tantangan perlindungan tanaman, kebijakan perlindungan tanaman di Indonesia tetap bertahan pada PHT, itupun penerapannya tidak lagi mendapat dukungan politik yang kuat sebagaimana halnya pada era Orde Baru.

Perlindungan tanaman di Indonesia masih dilaksanakan secara terpisah untuk tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan tanaman hortikultura pada tingkat direktorat sebagai berikut:

• Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
• Direktorat Perlindungan Tanaman Perkebunan pada Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan
• Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura pada Direktorat Jenderal Tanaman Hortikultura

Berarti perlindungan tanaman berada pada eselon dua sehingga koordinasi antar sektor menjadi tidak mudah. Selain itu, website direktorat perlindungan tanamantersebut belum menyajikan informasi OPT dan informasi mengenai pengelolaan OPT dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, misalnya dengan memanfaatkan WebGIS. Informasi mengenai OPT hanya tersedia pada website Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura, tetapi tidak jelas sejauh mana akurasi informasi yang tersedia tersebut.Website direktorat lainnya tidak menyediakan informasi yang memadai mengenai OPT tanaman yang menjadi kewenangannya. Ketiga direktorat yang mengurusi perlindungan tanaman tersebut tidak menyediakan informasi yang memadai mengenai PHT apakagi mengenai paradigma perlindungan tanaman lintas sektoral. Hal ini menyebabkan informasi mengenai OPT dan cara pengendaliannya sulit dapat diperoleh oleh petani dan para pihak lain yang memerlukan.

Bersamaan dengan itu, kebijakan perlindungan tanaman menghadapi kendala sinkronisasi antar wilayah seiring dengan desentralisasi pemerintahan daerah (governmental decentralization) yang menjadikan kebijakan pembangunan pertanian, termasuk di dalamnya kebijakan perlindungan tanaman, sebagai kewenangan daerah otonom, dalam hal ini kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Setiap daerah otonom sebenarnya mempunyai kewenangan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan pertanian masing-masing, tetapi karena keterbatasan APBD, pemerintah daerah cenderung menyesuaikan kebijakan pembangunan pertanian di daerahnya dengan kebijakan pemerintah pusat yang berorientasi pada pembangunan komoditas. Kebijakan pembangunan pertanian berorientasi komoditas merupakan kebijakan yang lebih efektif dalam jangka pendek dibandingkan dengan kebijakan berorientasi petani, sesuai dengan periode pemerintahan selama lima tahun. Kebijakan pembangunan pertanian beorientasi komoditas akan menimbulkan rada imbang (trade off) dalam jangka panjang, tetapi ketika rada imbang terjadi, pemerintahan sudah berganti dengan pemerintahan baru dengan komoditas unggulan yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Pemerintah boleh berganti setiap lima tahun, tetapi petani dan agroekosistemnya tetap sama, yaitu petani dan agroekosistem yang akan menerima dampak negatif dari orientasi peningkatan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi pertanian. Sebagaimana diuraikan dalam artikel The Properties of Agroecosystems dan Agricultural Intensification and Ecosystem Properties, upaya yang difokuskan hanya untuk meningkatkan produktivitas dapat berdampak negatif terhadap stabilitas, kemerataan, kemandirian, dan pada akhirnya keberlanjutan agroekosistem.

Berbagai tantangan sebagaimana yang telah diuraikan menunjukkan dengan jelas bahwa permasalahan kebijakan perlindungan tanaman tidak lagi sekedar permasalahan biologi yang hanya dipengaruhi oleh lingkungan fisik, kimia, dan hayati. Permasalahan kebijakan perlindungan tanaman terkait dengan faktor ekonomi, politik, dan budaya. Faktor-faktor ekonomi, politik, dan budaya sangat menentukan dalam mendorong pemerintah bersedia melakukan perubahan kebijakan pembangunan pertanian dan bersamaan dengan itu melakukan perubahan kebijakan perlindungan tanaman menjadi lebih proaktif daripada kebijakan perlindungan tanaman yang sudah ada. Benar bahwa ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perlindungan tanaman juga akan berkembang dan seiring dengan itu diharapkan terjadi terobosan dalam bidang kebijakan perlindungan tanaman. Misalnya, teknologi informasi dan komunikasi yang kini berkembang dengan pesat diharapkan dapat mendukung perubahan kebijakan perlindungan tanaman menjadi lebih proaktif dengan fokus pada upaya deteksi dini OPT di masa depan. Namun untuk memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, diperlukan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menjadi pemerintahan yang semakin mengutamakan pelayanan masyarakat. Namun globalisasi dan pasar bebas juga membawa keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menerima ideologi dan gaya hidup baru, semisal ideologi environmentalisme garis keras anti-kimiawi sebagaimana kemudian menjadi gaya hidup konsumsi organik.

6.1.1.2. Mengunduh dan Membaca Pustaka Daring

Silahkan mengklik setiap tautan yang diberikan pada materi kuliah ini dan mengunduh pustaka yang disediakan dari halaman Pustaka KPT dan membaca judul bab atau sub-bab yang berkaitan dengan materi kuliah ini.

Lanjutkan membaca Materi 6.2

***********

Hak cipta blog pada: I Wayan Mudita
Diterbitkan pertama kali pada 23 September 2018, diperbarui pada 25 Agustus 2020

Hak cipta selurun tulisan pada blog ini dilindungi berdasarkan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Silahkan mengutip tulisan dengan merujuk sesuai dengan ketentuan perujukan akademik.