4.2. Perubahan Paradigma Perlindungan Tanaman Menjadi Lintas Sektoral dan Mencakup Perubahan Iklim

Sebagaimana telah diuraikan pada tulisan sebelumnya, salah satu tantangan yang dihadapi PHT adalah sifatnya yang sangat sektoral sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan politik pemerintah terhadap pengembangan sektor yang bersangkutan. Akibatnya, ketika kepentingan pemerintah terhadap suatu sektor berkurang maka dukungan politik terhadap pengembangan sektor tersebut juga berkurang. Sementara itu, di berbagai negara luar, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan kebijakan perlindungan tanaman dengan kebijakan perlindungan dalam sektor lain menjadi kebijakan perlindungan kehidupan. Tulisan ini menguraikan mengenai ketahanan hayati (biosecurity) sebagai kebijakan yang memadukan berbagai sektor ke dalam satu kebijakan perlindungan kehidupan.

4.2.1. MATERI KULIAH

4.2.1.1. Membaca Materi Kuliah
Ketahanan Hayati sebagai Paradigma Lintas Sektoral

Aspek PHT yang membedakannya dari sistem perlindungan tanaman lainnya adalah digunakannya istilah ‘terpadu’. Istilah ‘terpadu’ tersebut mengesankan kekomprehensifan, koordinasi, kebersamaan, dan sebagainya. Namun demikian, istilah ‘terpadu’ dalam PHT tidak mencakup semua pengertian tersebut. Akhirnya PHT menjadi terlalu berfokus pada petani dalam mengatasi permasalahan OPT dalam suatu agro-ekosistem. Padahal, seiring dengan meningkatnya gloalisasi dan pasar bebas, perlindungan tanaman seharusnya tidak hanya terpaku pada kegiatan ‘on-farm’, melainkan seharusnya mampu menembus batas-batas sektor. Hal ini, bersama dengan berbagai faktor yang dalam era globalisasi ini mempengaruhi perlindungan tanaman, mendorong lahirnya strategi yang dilandasi oleh cara memandang, cara memahami, dan cara bertindak lebih sesuai dengan perkembangan. Ditinjau dari cara memandang, cara memahami, dan cara bertindak tersebut maka perlindungan tanaman perlu dirumuskan dengan paradigma baru (cara pandang baru).

Paradigma baru perlindungan tanaman tersebut adalah ketahanan hayati (biosecurity). Pada dasarnya, perlindungan tanaman perlu dipahami pada tiga tataran, yaitu tataran konsep, tatanan struktur, dan tatanan prosedur. Pada tataran konsep, menurut Koblentz (2010), konsep ketahanan hayati berkembang melalui tahap sebagai berikut:

1. Pada awalnya ketahanan hayati dipandang sebagai pendekatan yang dirancang untuk mencegah atau mengurangi penyebaran hama, penyakit, dan gulma pada sektor pertanian, yang kemudian diperluas untuk mencakup ancaman yang ditimbulkan oleh organisme berbahaya terhadap perekonomian dan lingkungan hidup sebagai tercermin dalam definisi FAO (2007) mengenai ketahanan hayati sebagai "pendekatan strategis dan terpadu yang mencakup kerangka kebijakan dan perundang-undangan (termasuk sarana dan prasarana maupun kegiatan) untuk menilai, mengelola, dan mengkomunikasikan risiko yang relevan terhadap manusia, kehidupan dan kesehatan hewan dan tumbuhan, serta risiko yang berkaitan dengan lingkungan hidup".
2. Berikutnya ketahanan hayati dipandang pendekatan untuk mengadapi terorisme sebagai perlindungan agen mikrobial berbahaya yang dikenal sebagai agen terpilih (select agents) dari hilang, dicuri, atau disalahgunakan.
3. Pada perkembangan selanjutnya, ketahanan hayati dipandang dalam kaitan dengan karakteristik pisau bermata ganda dari penelitian biomolekuler yang dalam kaitan ini ketahanan hayati dimaknai sebagai pengawasan terhadap penelitian guna ganda (dual-use research), yaitu penelitian hayati dengan tujuan ilmiah yang jelas tetapi dapat disalahgunakan untuk menimbulkan ancaman hayati terhadap kesehatan masyarakat dan/atau ketahanan nasional.
4. Pada akhirnya, ketahanan hayati dipandang sebagai pendekatan komprehensif sebagai ketahanan terhadap penggunaan secara tidak terencana, tidak sesuai dengan ketentuan, atau secara salah yang disengaja (penyalahgunaan) agen hayati berpotensi bahaya atau teknologi, termasuk pengembangan, produksi, penimbunan, atau penggunaan senjata hayati dan ledakan hama dan penyakit baru.

Dalam kaitan dengan pertanian, konsep yang paling umum digunakan adalah konsep ketahanan hayati menurut FAO (2007). Dalam konsep ketahanan hayati menurut FAO (2007) tersebut, ketahanan hayati mencakup keamanan pangan, zoonosis, introduksi hama dan penyakit hewan dan tumbuhan, introduksi dan pelepasan organisme hidup termodifikasi (living modified organisms, LMOs) berikut produknya (misalnya organisme termodifikasi secara genetik atau genetically modified organisms, GMOs), serta introduksi dan pengelolaan spesies asing invasif (invasive alien species, IAS). Dengan demikian ketahanan hayati merupakan konsep yang secara langsung relevan dengan keberlanjutan pertanian, dan berbagai aspek kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati. Konsep ketahanan hayati menurut FAO (2007) menyiratkan:

1. Perlindungan dilakukan terhadap kehidupan dan kesehatan mahluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan
2. Perlindungan dilakukan dengan mengedepankan kerangka kebijakan dan perundang-undangan, bukan hanya kerangka teknis
3. Perlindungan diintegrasikan dengan menggunakan risiko sebagai konsep pemersatu antar berbagai sektor pembangunan

Pada tatanan struktur, ketahanan hayati berkaitan dengan pemaduannya ke dalam berbagai sektor pembangunan dan kelembagaan yang menangani berbagai sektor pembangunan. Untuk tujuan tersebut diperkenalkan konsep bahaya (hazard) dan risiko (risk) yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Bahaya, sebagai agen berbahaya yang didefinisikan berbeda-beda antar sektor pembangunan
2. Risiko, sebagai fungsi peluang timbulnya bahaya yang merugikan terhadap kesehatan dan kehidupan dalam rona ketahanan hayati tertentu dan keparahan pengaruh yang ditimbulkan

Bahaya didefinisikan oleh lembaga internasional yang mengatur sektor yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Keamanan pangan, sebagai agen hayati, kemiawi, atau fisik dalam, atau kondisi dari, pangan yang berpotensi menimbulkan menimbulkan pengaruh buruk terhadap kesehatan (The Codex Alimentarius Commission, CAC)
2. Zoonosis, sebagai agen hayati yang dapat menyebar secara alami antar satwa liar, ternak, dan manusia (World Organisation for Animal Health, OIE)
3. Animal health, sebagai agen patogenik yang dapat menimbulkan konsekuensi buruk terhadap importasi komoditas peternakan (World Organisation for Animal Health, OIE) 
4. Kesehatan tanaman, sebagai segala spesies, strain, atau biotipe tumbuhan, hewan, atau agen patogenik yang berbahaya terhadap tumbuhan atau produk tumbuhan. Dalam konteks ini IPPC tidak menggunakan istilah bahaya, melainkan menggunakan istilah hama dalam arti luas (International Plant Protection Convention, IPPC)
5. Kesehatan tanaman karatina, sebagai hama dalam arti luas yang mempunyai potensi bahaya tinggi terhadap perekonomian suatu kawasan, baik hama yang belum terdapat maupun yang sudah terdapat di kawasan yang bersangkutan tetapi masih belum tersebar luas dan secara resmi masihdinyatakan dalam keadaan terkendalikan  (International Plant Protection Convention, IPPC)
6. “Keamanan hayati” dalam kaitan dengan tumbuhan dan hewan, sebagai organisme hidup termodifikasi yang memiliki kombinasi genetik baru yang diperoleh melalui penggunaan teknologi modern yang sangat mungkin dapat berdampak buruk terhadap pelestarian dan penggunaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, termasuk bahaya lanjutan yang dapat timbul terhadap kesehatan manusia (Cartagena Protocol on Biosafety)
7. “Keamanan hayati” dalam kaitan dengan pangan, sebagai organisme rekombinan DNA yang mempengaruhi secara langsung atau tersisa dalam pangan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap kesehatan manusia (Cartagena Protocol on Biosafety) 
8. Spesies asing invasif, sebagai spesies invasif di luar distribusi alaminya di masa lalu maupun pada saat ini yang introduksi dan/atau penyebarannya berpotensi mengancam keanekaragaman hayati (Convention on Biological Diversity, CBD)

Risiko, dengan demikian, menyangkut dua aspek bahaya, yaitu: (1) peluang terjadinya dan (2) keparahan dampak yang ditimbulkannya. Dalam konteks perlindungan tanaman, pengertian bahaya disamakan dengan pengertian hama dalam arti luas atau OPT.

Pada tatanan prosedur, ketahanan hayati berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan, perlindungan kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta perlindungan lingkungan melalui langkah-langkah analisis risiko hama (pest risk analysis, PRA, di Indonesia disebut Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan, disingkat AROPT) yang mencakup:

1. Penilaian risiko (risk assessment), merupakan proses ilmiah yang dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya, mengkarakterisasi dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap kesehatan, mengevaluasi taraf paparan penduduk atau populasi hewan/tumbuhan terhadap bahaya tersebut, dan mengestimasi risiko. Hasil penilaian risiko adalah profil risiko yang merupakan deskripsi mengenai konteks dan potensi risiko yang berkaitan dengan isue ketahanan hayati tertentu yang diperlukan untuk mengambil suatu tindakan.
2. Pengelolaan risiko (risk management), yang merupakan langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak yang berkompeten dalam mempertimbangkan hasil penilaian risiko, menentukan kebijakan alternatif dengan mempertimbangkan pandangan para pemangku kepentingan terhadap perlindungan kesehatan yang dimungkinkan, dan menentukan tindakan pengendalian yang diperlukan.  
3. Komunikasi risiko (risk communication). merupakan pertukaran interaktif informasi dan opini mengenai risiko, isu-isu pengelolaan risiko, dan persepsi masyarakat terhadap risiko.

Penilaian risiko semula dilakukan dengan langkah-langkah yang berbeda antar kelembagaan/konvensi yang berkaitan dengan kehidupan dan kesehatan mahluk hidup. Melalui ketahanan hayati langkah-langkah penilaian risiko tersebut distandardisasi sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Demikian juga dengan pengelolaan risiko, yang semula dilakukan dengan langkah-langkah yang berbeda antar kelembagaan/konvensi yang berkaitan dengan kehidupan dan kesehatan mahluk hidup, melalui ketahanan hayati distandardisasi sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Komunikasi risiko sebelumnya tidak merupakan ketentuan sehingga merupakan sesuatu yang baru yang ditetapkan dalam ketahanan hayati. Langkah-langkah komunikasi dalam situasi darurat perlu disesuaikan dari langkah-langkah pada situasi normal. Langkah-langkah komunikasi risiko yang ditempuh pada situasi normal terdiri atas pembentukan tim komunikasi risiko, penentuan kebutuhan konunikasi risiko, identifikasi pemangku kepentingan yang relevan, penentuan pesan kunci, pendekatan dengan pemangku kepentingan yang relevan, penyiapan dan penggunaan sumber informasi yang dapat dipercaya, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan hasil komunikasi risiko. Pada keadaan darurat, langkah-langkah komunikasi risiko perlu disesuaikan pada saat keadaan darurat baru mulai, keadaan darurat diperpanjang, dan keadaan darurat diturunkan.

Penilaian, pengelolaan, dan komunikasi risiko dalam ketahanan hayati dilakukan melintasi batas-batas agroekosistem, bahkan batas-batas kabupaten, provinsi, dan negara. Dalam hal ini, ketahanan hayati menggunakan pendekatan pra-batas, batas, dan pasca-batas. Pada pendekatan pra-batas, penilaian, pengelolaan, dan komunikasi risiko dilakukan melalui kerjasama dengan pihak luar yang terkait. Pada pendekatan batas, penilaian, pengelolaan, dan komunikasi risiko dilakukan melalui karantina. Pada pendekatan pasca-batas, penilaian, pengelolaan, dan komunikasi risiko dilakukan di dalam wilayah negara, provinsi, kabupaten/kota, dan bahkan agro-ekosistem. Dalam konteks pasca-batas ini, PHT tetap merupakan sistem yang relevan.

Sebagaimana telah diuraikan, penggunaan risiko sebagai pemersatu sektor dalam ketahanan hayati dilakukan dengan mengedepankan kerangka kebijakan dan perundang-undangan, bukan hanya kerangka teknis. Kerangka kebijakan antara lain tampak dari adanya standardisasi langkah-langkah, sedangkan kerangka perundang-undangan tampak dari kelembagaan/konvensi yang digunakan sebagai payung. Dengan melalui kerangka kebijakan dan kerangka perundang-undangan tersebut, ketahanan hayati memperluas cakupan perlindungan menjadi perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan mahluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dengan kerangka demikian, ditinjau dari aspek perlindungan tanaman, ketahanan hayati merupakan paradigma baru dalam perkembangan paradigma perlindungan tanaman dengan perubahan sebagai berikut:

1. Paradigma beragam cara secara tidak terpadu
2. Paradigma pestisida sebagai pamungkas
3. Paradigma PHT yang berkembang dari PHT-AE, PHT-SL, sampai PHT masyarakat
4. Paradigma ketahanan hayati

Perubahan Iklim sebagai Ancaman dalam Paradigma Ketahanan Hayati

UU No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan menggunakan istilah perlindungan pertanian, bukan lagi perlindungan tanaman sebagaimana yang digunakan dalam UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Pasal 49 UU tersebut menyatakan bahwa pelindungan pertanian dilaksanakan melalui kegiatan: (a) pencegahan masuknya Organisme Penggangggu Tumbuhan dan penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia serta tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (b) pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan, dan (3) penanganan dampak perubahan iklim. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan perubahan iklim, mengapa dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan perlindungan pertanian, dan bagaimana dampak yang dapat ditimbulkan?

Untuk memahaminya apa itu perubahan iklim dan bagaimana dampak yang ditimbulkannya, pertama-tama Anda perlu mempelajari apa itu cuaca (weather) dan apa itu iklim (climate). Cuaca merupakan kadaan atmosfer di suatu lokasi terbatas yang berubah dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan. Iklim merupakan keadaan atmosfer rata-rata dalam lokasi yang lebih luas dan jangka waktu yang lebih lama. Cuaca senantiasa berubah secara dinamis, sedangkan iklim berpola relatif tetap. Relatif tetap tidak berarti tidak berubah. Pola iklim dapat berubah karena faktor alami dan karena faktor buatan manusia. Faktor alami yang dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim adalah: (1) variabilitas iklim (climate variability and oscillations), (2) perubahan aktivitas matahari (changes in solar activity), dan (3) aktivitas gunung berapi (volcanic aktivity), sedangkan faktor buatan manusia yang dapat berkontribusi yang sama adalah (1) pembakaran bahan bakar fosil yang meningkatkan konsentrasi GRK (GHG), (2) perubahan permukaan lahan secara global karena deforestrasi (deforestation), dan (3) peningkatan konsentrasi aerosol (aerosols) di atmosfer.

Istilah perubahan iklim (climate change) digunakan terutama untuk merujuk kepada perubahan pola iklim karena didorong oleh faktor manusia (human-driven), meskipun juga mencakup perubahan karena faktor alami. Faktor manusia terpenting yang mendorong terjadinya perubahan iklim adalah pembakaran bahan bakar fosil (fossil fuels) yang menyebabkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK, greenhouse gasses, GHG) di atmosfer meningkat dengan cepat sejak abad Revolusi Industri ke-2 (2nd Industrial Revolution). Konsentrasi GRK tersebut menyebabkan panas yang dipantulkan dari permukaan bumi terperangkap, ibarat atap kaca yang memerangkap panas di dalam rumah kaca, sehingga suhu permukaan bumi meningkat. Fenomena suku permukaan bumi yang meningkat di atas normal ini dikenal sebagai pemanasan global (global warming). Dalam bahasa Inggris, selain digunakan istilah global warming, juga digunakan istilah global heating. Tapi apapun istilahnya, pemanasan global telah menjadi faktor pendorong utama perubahan iklim. Memang tidak semua pihak sepakat mengenai hal ini, pihak yang menolak (climate change denier, skeptic, or contratian) beralasan bahwa perubahan iklim bukan fenomena baru, melainkan juga terjadi pada masa lampau, sehingga tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Bahkan dalam cara pengendaliannya, yang menolak bukan hanya pihak tertentu, negara semaju Amerika Serikat pun menolak untuk meratifikasi kespakatan mengenai perubahan iklim. Penolakan terjadi terutama karena pengendalian perubahan iklim memerlukan biaya yang sangat besar yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan perubahan iklim dan dampaknya mendorong Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, tahun 1992 (Earth Summit 1992), yang antara lain menghasilkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Konvensi ini bertujuan untuk menstabilisasi konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim sehingga ekosistem dapat memberikan jaminan pada produksi pangan dan keberlanjutan pada pembangunan ekonomi. Konvensi Perubahan Iklim memiliki kekuatan hukum sejak 21 Maret 1994 dengan membagi negara-negara (parties) peratifikasi dalam dua kelompok, yaitu Negara-negara Annex I (Annex I Parties) dan Negara-negara Non-Annex I (Non-Annex I Parties, termasuk Indonesia). Negara Annex I adalah negara-negara penyumbang emisi GRK sejak revolusi industri, sedangkan Negara Non-Annex I adalah negara-negara yang tidak termasuk dalam Annex I yang kontribusinya terhadap emisi GRK jauh lebih sedikit dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah. 

Untuk mendukung negosiasi terkait pengendalian perubahan iklim, PBB membentuk Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang bertugas melakukan kajian ilmiah dan menyediakan data yang disepakati bersama mengenai perubahan iklim. Untuk melaksanakan tugas tersebut, IPCC menerbitkan Assessment Report (AR) secara berkala, AR termutakhir adalah AR 6 yang terdiri atas AR6 Synthesis Report: Climate Change 2022, AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, AR6 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, dan AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Laporan IPCC merupakan basis negosiasi dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) untuk menghasilkan konvensi, protokol, dan kesepakatan mengenai perubahan iklim melalui Conference of the Parties (COP) sebagai badan pengambil keputusan tertinggi. Silahkan kunjungai Daftar COP, mulai dari COP-3 Kyoto pada 1997 sampai COP-26 Glasgow pada 2021. Di antara COP yang telah dilaksanakan, yang menghasilkan keputusan yang penting adalah COP-3 Kyoto yang menghasilkan Protokol Kyoto (Kyoto Protocol) yang mengatur mekanisme mitigasi (climate change mitigation) untuk menurunkan emisi GRK oleh negara-negara maju (Annex B) dan COP-21 Paris yang menyepakati Kesepakatan Paris (Paris Agreement) untuk menahan peningkatan suhu rata-rata global jauh di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5°C di atas tingkat pra–industrialisasi. 

Menindaklanjuti Protokol Kyoto dan Kesepakatan Paris tersebut, pemerintah Indonesia berkewajibannya ke dalam berbagai kebijakan pemerintahan, termasuk ke dalam perundang-undangan. Itulah sebabnya mengapa kemudian penanganan dampak perubahan iklim dimasukkan ke dalam kegiatan perlindungan pertanian mengingat pertanian merupakan sektor yang berisiko besar menghasilkan GRK. Perubahan perundang-undangan selanjutnya dilaporkan sebagai komitmen pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan Kesepakatan Paris melalui penyampaian dokumen yang dikenal sebagai National Determined Contribution (NDC). Sebagai focal point pemerintah dalam melakukan pengendalian perubahan iklim di Indonesia, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memasukkan NDC pertama pada 2016 dan dan menyusun Strategi Implementasi NDC pada 2017 dan sudah memperbarui NDC pada 2021. NDC mencakup komitmen dalam melaksanakan mitigasi melalui sejumlah aksi implementasinya, melaksanakan adaptasi melalui sejumlah aksi implementasinya, dan melaksanakan tindakan lainnya antara lain melalui implementasi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, role of conservation, sustainable management of forest and enhancement of forest carbon stocks in developing countries), Karhutla (Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan), ProKlim (Program Kampung Iklim), dan SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim). Informasi lebih lanjut mengenai perubahan iklim dan pengendalian perubahan iklim dapat diperoleh dari situs Knowledge Centre Perubahan Iklim (KCPI).

Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, silahkan tautan dan unduh laporan AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability dan AR6 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Laporan tersebut memprediksi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim terhadap ekosistem dan sistem manusia. Terhadap ekosistem, perubahan iklim menimbulkan dampak berupa: (1) perubahan struktur ekosistem, (2) pergeseran kisaran hidup spesies, dan (3) perubahan waktu perkembangan (fenologi, phenology), sedangkan terhadap sistem manusia, perubahan iklim menimbulkan dampak berupa: (1) kesulitan air dan penurunan produksi, (2) gangguan kesehatan dan kesejahteraan, dan (3) dampak terhadap kota, permukiman, dan infrastruktur. Berkaitan dengan perlindungan tanaman, dampak yang perlu dicermati adalah pergeseran kisaran hidup spesies OPT dan musuh alaminya dan perubahan waktu perkembangan (fenologi, phenology) OPT dan musuh alaminya. Untuk memahami bagaimana dampak yang diprediksi akan terjadi dan cara untuk beradaptasi dan melakukan mitigasi, silahkan untuh dan baca dokumen Scientific Review of the Impact of Climate Change on Plant Pests yang diterbitkan oleh FAO. Pests yang dimaksud dalam dokumen ini adalah OPT, yang mencakup golongan hewan, golongan patogen, dan golongan gulma.

4.2.1.2. Mengunduh dan Membaca Pustaka

Silahkan mengklik setiap tautan yang diberikan pada materi kuliah ini dan mengunduh pustaka yang disediakan dari halaman Pustaka KPT dan membaca judul bab atau sub-bab yang berkaitan dengan materi kuliah ini. Mahasiswa wajib menyampaikan judul buku, judul bab buku, dan isi bab buku yang telah dibaca terkait dengan materi kuliah ini melalui Laporan Melaksanakan Kuliah dan Mengerjakan Tugas.

4.1.2. MENGERJAKAN TUGAS KULIAH

2.3.2.1. Mendiskusikan dengan Cara Menyampaikan dan/atau Menanggapi Komentar

Setelah membaca materi kuliah, silahkan buat minimal satu pertanyaan dan atau komentar mengenai materi kuliah. Buat pertanyaan secara langsung tanpa perlu didahului dengan selamat pagi, selamat siang, dsb., sebab belum tentu akan dibaca pada jam sesuai dengan ucapan selamat yang diberikan. Ketik pertanyaan atau komentar secara singkat tetapi jelas, misalnya "Mohon menjelaskan apakah memperoleh pengetahuan dengan menggunakan pendekatan ilmiah mempunyai kelebihan dan kelemahan". Pertanyaan dan/atau komentar diharapkan ditanggapi oleh mahasiswa lainnya dan setiap mahasiswa wajib menanggapi minimal satu pertanyaan dan/atau komentar yang disampaikan oleh mahasiswa lainnya. Pertanyaan dan/atau komentar maupun tanggapannya disampaikan paling lambat pada Kamis, 13 April 2023 pukul 24.00 WITA dengan cara menjawab pertanyaan pada laporan melaksanakan kuliah.

2.3.2.2. Mendiskusikan dengan Cara Membagikan Materi Kuliah

Setelah membaca materi kuliah, silahkan bagikan materi kuliah melalui media sosial yang dimiliki disertai dengan mencantumkan status tertentu, misalnya "Saya sekarang sudah tahu bahwa ternyata pengetahuan terdiri atas beberapa macam ... dst." Untuk membagikan lauar klik tombol Beranda dan kemudian klik tombol pembagian memalui media sosial dengan mengklik tombol media sosial yang tertera di sebelah kanan judul materi kuliah. Jika media sosial yang dimiliki tidak tersedia dalam ikon yang ditampilkan, klik ikon paling kanan untuk membuka ikon media sosial lainnya. Materi kuliah dibagikan paling lambat pada Kamis, 13 April 2023 pukul 24.00 WITA dengan cara menjawab pertanyaan pada laporan melaksanakan kuliah.

4.1.2.3. Mengerjakan Latihan Pembelajaran Kasus

Untuk mendalami permasalahan kebijakan perlindungan tanaman, setiap mahasiswa wajib mengunjungi dan mempelajari situs Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Perlindungan Perkebunan, dan Badan Karantina Pertanian. Pada setiap situs, lakukan navigasi untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan nasional perlindungan tanaman atau kebijakan nasional karantina dan kemudian silahkan catat informasi mengenai hal-hal berikut ini:

1. Melakukan penelusuran pada situs direktorat dan badan dalam lingkungan Kementerian Pertanian untuk mencari halaman yang menguraikan mengenai ketahanan hayati (biosecurity) dan perubahan iklim (limate change) dan kemudian menyakin tautan (link) masing-masing;
   
2. Membaca halaman pada setiap situs untuk menentukan situs mana yang menyediakan informasi yang paling memadai mengenai ketahanan hayati dan perubahan iklim; dan
   
3. Mengingat ketahanan hayati dan perubahan iklim sudah ditetapkan fenomena global dan bahkan perubahan iklim telah dimasukkan dalam undang-undang, apa kira-kira yang menyebabkan tidak semua situs direktorat dan badan dalam Kementerian Pertanian tersebut di atas menyediakan informasi yang memadai mengenai kedua hal tersebut.

Catat hasil penelusuran untuk disampaikan sebagai bagian dari Laporan Melaksanakan Perkuliahan Daring materi kuliah ini.

4.1.3. ADMINISTRASI MELAKSANAKAN KULIAH

Untuk membuktikan telah melaksanakan perkuliahan daring materi kuliah ini, Anda wajib mengakses, menandatangani presensi, dan mengumpulkan tugas di situs SIADIKNONA. Sebagai cadangan, silahkan juga menandatangani daftar hadir dan memasukkan laporan melaksanakan kuliah dan mengerjakan tugas dengan mengklik tautan berikut ini: 

1. Menandatangani Daftar Hadir Melaksanakan Kuliah selambat-lambatnya pada Sabtu, 8 April 2023 pukul 24.00 WITA dan setelah menandatangani, silahkan periksa untuk memastikkan telah menandatangani daftar hadir; dan
2. Memasukkan Laporan Melaksanakan Kuliah dan Mengerjakan Tugas selambat-lambatnya pada Kamis, 13 April 2023 pukul 24.00 WITA dan setelah menandatangani, silahkan periksa untuk memastikan bahwa laporan sudah masuk.

Mahasiswa yang tidak mengisi dan memasukkan Daftar Hadir Melaksanakan Perkuliahan Daring dan Laporan Melaksanakan Kuliah dan Mengerjakan Tugas akan ditetapkan sebagai tidak mengikuti perkuliahan.

***********

Hak cipta blog pada: I Wayan Mudita
Diterbitkan pertama kali pada 23 September 2018, diperbarui pada 25 Agustus 2020

Hak cipta selurun tulisan pada blog ini dilindungi berdasarkan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Silahkan mengutip tulisan dengan merujuk sesuai dengan ketentuan perujukan akademik.