6.2. Peluang Kebijakan Perlindungan Tanaman di Masa Depan

Pada materi 6.1 telah diuraikan tantangan berat yang dihadapi kebijakan perlindungan tanaman ke depan. Tantangan tersebut menjadi semakin berat manakala pembangunan pertanian dilakukan semata-mata untuk meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Tantangan juga menjadi semakin berat manakala demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah belum disertai dengan perbaikan tata kelola pemerintahan sebagaimana lazim terjadi di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Meskipun demikian, tersedia sejumlah peluang untuk mengantisipasi tantangan yang dihadapi kebijakan perlindungan tanaman ke depan. Materi ini menguraikan peluang-peluang tersebut untuk menjadi pemikiran bagi Anda dalam menghadapi tantangan perlindungan tanaman setelah lulus mata kuliah ini.

6.1. Tantangan Kebijakan Perlindungan Tanaman di Masa Depan

Sejauh ini Anda telah belajar mengenai apa itu kebijakan perlindungan tanaman dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kebijakan perlindungan tanaman. Anda juga sudah belajar mengenai PHT sebagai sistem perlindungan tanaman dan penerapan PHT di Indonesia sejak penerapannya sampai pada saat ini. Anda juga sudah mempelajari ketahanan hayati sebagai pendekatan perlindungan lintas sektor yang kini dikembangkan sebagai paradigma baru perlindungan tanaman di negara-negara maju. Pernahkan Anda bertanya, apakah semua itu sudah dapat mengatasi permasalahan perlindungan tanaman? Jika Anda menjawab belum, mengapa demikian? Tantangan apa yang dihadapi oleh kebijakan perlindungan tanaman di Indonesiake depan? Materi ini menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi kebijakan perlindungan tanaman yang dihadapi ke depan dan dilanjutkan dengan materi berikutnya mengenai peluang apa yang bisa dimanfaatkan untuk  menghadapi tantangan tersebut.