3.2. Pengambilan Keputusan, Penerapan, dan Pengorganisasian Pengendalian Hama Terpadu

Pada tulisan sebelumnya sudah diuraikan PHT sebagai sistem perlindungan tanaman menurut UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman itu sebenarnya bagaimana secara teknis. Pada tulisan tersebut telah diuraikan bahwa PHT pada dasarnya merupakan instrumen pengambilan keputusan untuk melaksanakan tindakan perlindungan tanaman. Pengambilan keputusan tersebut berkaitan dengan cara apa yang digunakan dan kapan pengendalian mulai dilakukan. Pada tulisan ini diuraikan prosedur pengambilan keputusan dalam penerapan PHT dan pengorganisasian petani untuk dapat melaksanakan penerapan PHT.

3.2.1. MATERI KULIAH

3.2.1a. Membaca Materi Kuliah
Sebagaimana didefinisikan oleh Kogan (1998), PHT sesungguhnya merupakan sistem dukungan pengambilan keputusan. Yang dimaksud dengan sistem dukungan pengambilan keputusan adalah berbagai cara yang dilakukan untuk menentukan apakah tindakan pengendalian sudah atau belum perlu dilakukan, apa saja yang perlu dipertimbangkan, dan bila perlu dilakukan, tindakan pengendalian apa yang sebaiknya dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan demikian, pengambilan keputusan sebenarnya merupakan bagian PHT yang sangat penting. Bahkan, dapat dikatakan bahwa PHT sesungguhnya adalah perubahan pengambilan keputusan dari pengendalian dengan pestisida secara terjadwal menjadi pengendalian dengan berbagai cara pada waktu yang ditentukan dengan menggunakan pertimbangan tertentu sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada pengendalian OPT dengan pestisida secara terjadwal, pengambilan keputusan merupakan sesuatu yang tidak penting sebab pelaksanaan pengendalian telah dijadwalkan.

Pengambilan keputusan dalam PHT dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berkaitan dan dengan melalui proses yang kompleks. Sebagaimana dengan PHT sendiri yang berkembang dari ‘pengendalian hama terpadu’ menjadi ‘pengelolaan hama terpadu’, pengambilan keputusan juga terus mengalami perkembangan. Pada awalnya, ketika PHT masih pada tahap ‘pengendalian hama terpadu’, pengambilan keputusan dilakukan dengan dasar ambang ekonomi (AE, economic threshold, ET). AE merupakan padat populasi OPT yang perlu dikendalikan untuk mencegah menjadi semakin meningkat mencapai padat populasi yang dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis yang dikenal sebagai ambang luka ekonomis (ALE, economic injury level, EIL) (baca artikel jurnal ilmiah). Dalam kaitan ini, ALE merupakan padat populasi OPT yang mampu menyebabkan kerusakan dan nilai kehilangan hasil (yield lost) yang sama dengan biaya pengendalian yang diperlukan untuk mengendalikannya. Nilai kehilangan hasil merupakan selisih nilai produksi tanaman dalam keadaan dirusak OPT dibandingkan dengan nilai produksi tanpa dirusak OPT. Nilai produksi merupakan besar produksi dikalikan dengan harga. Pengendalian OPT perlu dilakukan sebelum padat populasinya mencapai ALE agar nilai kehilangan hasil yang dapat diselamatkan lebih besar daripada biaya pengendalian OPT. AE sebagai dasar pengambilan keputusan ditetapkan oleh para pakar dengan menggunakan metode tertentu. Petani melakukan pemantauan agroekosistem dan mencocokkan apakah populasi OPT hasil pemantauan telah atau belum mencapai AE. Bila padat populasi hasil pemantauan telah mencapai AE maka tindakan perlindungan tanaman segera harus dilakukan. Sebaliknya bila padat populasi hasil pemantauan masih lebih rendah daripada AE maka tindakan perlindungan tanaman belum perlu dilakukan sampai diperoleh hasil dari pelaksanaan pemantauan agro-ekosistem berikutnya.

Pengambilan keputusan berdasarkan AE banyak dikritik karena sebenarnya dilakukan bukan oleh petani sendiri melainkan dengan bantuan pakar untuk terlebih dahulu menetapkan AE. Selain itu, AE dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kemampuan merusak dari hama yang dikendalikan, hubungan antara hama dengan musuh alaminya, biaya pengendalian, dan harga hasil tanaman sehingga dengan demikian AE bersifat dinamik (senantiasa berubah). Bila harus menunggu ditetapkan oleh para pakar maka akan selalu terlambat, tetapi bila harus ditetapkan oleh petani sendiri menjadi terlalu rumit. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan maka pengambilan keputusan dengan menggunakan instrumen AE semakin ditinggalkan dan digantikan dengan dasar pertimbangan yang lebih mudah dapat dilakukan oleh petani sendiri atau bila dilakukan oleh pakar maka harus dapat dilakukan dengan cepat seiring dengan dinamika OPT sendiri. Hal ini melahirkan cara pengambilan keputusan berbasis petani dan berbasis sistem pakar (expert system) dengan dukungan komputer dan dan jaringan Internet. Namun demikian, pengambilan keputusan berbasis sistem pakar ini juga mengalami kendala yang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan pengambilan keputusan berdasarkan AE karena pada dasarnya masih dilakukan oleh pakar di luar petani atau setidak-tidaknya menggunakan sistem pakar yang untuk menggunakannya perlu terlebih dahulu dapat diakses dan dipahami oleh petani. Para pakar menciptakan banyak sistem pakar, tetapi sebagian besar hanya berakhir dalam bentuk publikasi di jurnal ilmiah yang tidak dapat diakses oleh petani (silahkan baca Agpest, SoyBug, dan terbaru TeaPest, dan yang lainnya, sekedar sebagai contoh).

Pengambilan keputusan berbasis sistem pakar dilakukan bersama-sama oleh petani dan oleh pihak luar yang mengoperasikan sistem pakar yang digunakan. Pengambilan keputusan berbasis sistem pakar juga tidak hanya didasarkan semata-mata atas populasi OPT, melainkan berdasarkan berbagai faktor yang terlebih dahulu telah dipelajari secara mendalam dan diketahui mempengaruhi terjadinya ledakan OPT. Dengan demikian, pemantauan agro-ekosistem dalam pengambilan keputusan berbasis sistem pakar tidak hanya dilakukan terhadap OPT dan musuh alaminya, tetapi juga terhadap faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan OPT dan musuh alaminya. Faktor lingkungan yang lazim dipertimbangkan adalah kultivar tanaman, fase pertumbuhan tanaman, keadaan agroklimat, dan sebagainya. Pemantauan dapat dilakukan dengan melibatkan petani secara langsung maupun tidak langsung dan melaporkan hasilnya kepada sistem pakar untuk diproses secara terkomputerisasi. Hasil pemrosesan terkomputerisasi tersebut dikembalikan kepada petani untuk mengambil keputusan akhir pelaksanaannya. Di negara-negara maju, pelaporan hasil pemantauan kepada sistem pakar dan penyampaian hasil permosesan sistem pakar kepada petani dilakukan dengan dukungan Internet, tetapi hal ini belum memungkinkan di negara-negara sedang berkembang.

Pengambilan keputusan oleh petani di Indonesia sebenarnya telah dimulai ketika PHT menjadi program nasional dan dilaksanakan melalui sekolah lapang PHT (SL-PHT). Akan tetapi, perubahan tersebut tidak berlangsung dengan serta merta melainkan berlangsung beriringan dengan pengambilan keputusan berdasarkan AE. Semakin lama, setelah semakin banyak petani mengenyam SL-PHT maka pengambilan keputusan berbasis petani semakin dikedepankan dan pengambilan keputusan berdasarkan AE semakin ditingalkan. Pengambilan keputusan berbasis petani didasarkan atas pemikiran bahwa petani adalah ahli PHT. Petani adalah orang yang paling mengerti dan paling berkepentingan akan usahataninya sehingga petanilah yang seharusnya paling bisa dan paling berhak memutuskan. Pengambilan keputusan berbasis petani tetap mempertimbangkan populasi OPT hasil pemantauan agro-ekosistem, tetapi keputusan tidak diambil dengan mencocokkan padat populasi hasil pemantauan dengan AE, melainkan dengan mempertimbangkan banyak hal yang disepakati bersama oleh anggota kelompok yang mempunyai usahatani di suatu hamparan tertentu. Dengan demikian, pengambilan keputusan berbasis petani dilakukan oleh petani secara bersama-sama, tidak bisa hanya secara individual sebagaimana pada pengambilan keputusan berdasarkan AE. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa permasalahan OPT sesungguhnya adalah permasalahan perubahan keseimbangan ekologis sehingga untuk mengatasinya perlu dilakukan dalam satu wilayah hamparan secara bersama-sama dan dalam waktu bersamaan.

Pengambilan keputusan berbasis petani dapat dilakukan dengan menggunakan beragam pertimbangan tambahan selain sekedar padat populasi hasil pemantauan agroekosistem. Pemantauan agro-ekosistem tetap dilakukan tetapi hasilnya tidak bersifat final sebagaimana pada pengambilan keputusan berdasarkan AE, melainkan dimusyawarahkan untuk memperoleh keputusan bersama. Pengambilan keputusan melalui musyawarah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahnyak faktor lain, di antaranya pengalaman petani, hasil pemantauan musuh alami, biaya pelaksanaan, nilai hasil usahatani, dan sebagainya. Pengambilan keputusan melalui musyawarah tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai bantuan cara pengambilan keputusan, di antaranya pohon keputusan, yang semuanya telah dipelajari melalui SLPHT. Setelah diputuskan melalui musyawarah maka keputusan mengikat setiap orang yang mempunyai usahatani pada hamparan yang sama untuk melakukannya bersama-sama. Pengambilan keputusan berbasis petani mengharuskan petani mengikat diri dalam organisasi kelompok tani. Dengan kata lain, penerapan PHT dengan berdasarkan SLPHT (PHT-SL) mengharuskan kebijakan pembangunan pertanian dilakukan dengan fokus pada penguatan kapasitas dan kelembagaan petani, bukan pada komoditas.

Pengambilan keputusan dilakukan terhadap berbagai hal, di antaranya cara pengendalian yang diterapkan, saat melakukan tindakan, cara pelaksanaan, dan sebagainya. Cara pengendalian dapat berupa cara mekanik, cara fisik, cara kimiawi, cara hayati, cara genetik, cara budidaya, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmi pengetahuan dan teknologi. Di antara cara-cara tersebut ditentukan satu atau beberapa cara untuk diterapkan secara bersamaan. Dalam pemilihan cara-cara tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, cara kimiawi harus dipilih sebagai alternatif terakhir. Pemilihan sebagai alternatif terakhir tidak berarti bahwa setiap cara lain terlebih dahulu dicoba, melainkan dipertimbangkan masak-masak dan setelah melalui pertimbangan tersebut maka apabila tidak ada cara lain yang dipandang efektif barulah dapat digunakan cara kimiawi. Setelah cara pengendalian ditetapkan maka pelaksanaan pengendalian dilakukan sesuai dengan keputusan mengenai waktu pelaksanaan, apakah saat ini juga atau perlu menunggu beberapa waktu kemudian. Cara pelaksanaan bergantung pada dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan, apakah keputusan diambil berdasarkan AE, berdasarkan keputusan petani, atau berdasarkan sistem pakar. Pada pengambilan keputusan berdasarkan AE, elaksanaan dapat dilakukan secara perseorangan atau secara berkelompok (bila penetapan AE dilakukan secara berkelompok), sedangkan pada pengambilan keputusan berdasarkan keputusan petani atau berdasarkan sistem pakar, pelaksanaan harus dilakukan secara berkelompok.

Pelaksanaan PHT secara berkelompok memerlukan pengorganisasian petani. Pengorganisasian petani pada mulanya dilakukan dengan pendekatan ‘dari atas’ (top down), yaitu dibentuk atas dasar permintaan pihak luar, tetapi ke depan diharapkan dapat berlangsung ‘dari bawah’ (bottom up), yaitu dibentuk oleh petani atas dasar kesadaran sendiri. Meskipun telah terjadi perubahan besar-besaran secara politik setelah reformasi, pengorganisasian dewasa ini masih sangat diwarnai oleh pendekatan ‘dari atas’. Pengorganisasian petani dengan pendekatan ‘dari bawah’ masih belum begitu meluas, selain karena kesadaran politik petani masih sangat didominasi oleh politik partai, itikad pemerintah sendiri untuk mendorong berkembangnya kesadaran pengorganisasian petani ‘dari bawah’ memang masih belum terlalu tampak. Program pemerintah yang murni dilaksanakan untuk menumbuhkan kesadaran berorganisasi di kalangan petani memang masih sangat jarang, kalau bukan justeru belum ada sama sekali. Kemampuan petani untuk berorganisasi masih sangat jauh ketinggalan dari kemampuan buruh karena petani didorong berorganisasi pada umumnya hanya untuk tujuan ‘menyukseskan’ program pemerintah, termasuk program PHT. Kelompok-kelompok tani PHT pada umumnya dibentuk manakala pemerintah memprogramkan PHT, yang kemudian untuk selanjutnya, setelah program selesai dilaksanakan, kelompok tani pun juga ikut menyelesaikan dirinya sendiri.

Pengorganisasian masyarakat menjadi pentinga dalam pelaksanaan PHT karena pengendalian OPT merupakan masalah masyarakat yang untuk mengatasinya memerlukan tindakan bersama berdasarkan atas visi dan komitmen yang dimiliki bersama mengenai masalah yang dihadapi dan mengenai hubungan satu sama lain agar kegiatan/tindakan perlindungan tanaman dapat berkelanjutan dalam menghadapi karakteristik OPT yang sulit dikendalikan, sebagaimana disampaikan oleh Howard et al. (2019, p. 3):

pest management is a community problem, which requires collective action in order to achieve best results across the landscape; and collective action requires people to work together to develop a shared vision and commitment, to the problem and to each other, in order for that action to be sustained over time, in response to the persistent nature of pest species (p. 11 dan 27).

Pengorganisasian masyarakat menjadi penting karena OPT tidak lagi hanya bisa dipandang dari perspektif sains dan teknik sebagaimana mendominasi selama ini, melainkan juga dari perspektif kepedulian yang meningkat mengenai peranan manusia dalam mendorong perubahan dan pengelolaan lanskap, dan dari perspektif mengenai cara kedua perspektif sebelumnya direpresentasi dan dibentuk melalui kerangka pengambilan keputusan seperti legislasi, kebijakan, nasihat best prectice, dan budaya.

3.2.1b. Mengunduh dan Membaca Pustaka Wajib

Silahkan mengklik setiap tautan yang diberikan pada materi kuliah ini dan mengunduh pustaka yang disediakan dari halaman Pustaka KPT dan membaca judul bab atau sub-bab yang berkaitan dengan materi kuliah ini.

3.2.2. PENUNTASAN MATERI KULIAH

3.2.2a. Mengerjakan Latihan Pembelajaran Kasus

Untuk mendalami permasalahan kebijakan perlindungan tanaman, setiap mahasiswa wajib mengunjungi dan mempelajari situs Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Perlindungan Perkebunan, dan Badan Karantina Pertanian. Pada setiap situs, lakukan navigasi untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan nasional perlindungan tanaman atau kebijakan nasional karantina dan kemudian silahkan catat informasi mengenai hal-hal berikut ini:

1. Ketersediaan informasi mengenai pengambilan keputusan PHT di setiap situs dengan melakukan penelusuran untuk menemukan yang menyediakan informasi mengenai hal tersebut;
   
2. Ketersediaan informasi mengenai penerapan PHT di setiap situs dengan melakukan penelusuran untuk menemukan yang menyediakan informasi mengenai hal tersebut;
   
3. Ketersediaan informasi mengenai pengambilan pengorganisasian PHT di setiap situs dengan melakukan penelusuran untuk menemukan yang menyediakan informasi mengenai hal tersebut
4. Sejauh mana melakukan penelusuran untuk memperoleh informasi mengenai pengambilan keputusan, penerapan, dan pengorganisasian PHT yang dapat atau tidak dapat ditemukan;
   
5. Penjelasan mengenai mengapa informasi mengenai PHT perlu diberikan melalui setiap website tersebut;

Catat hasil penelusuran untuk disampaikan sebagai bagian dari Laporan Melaksanakan Perkuliahan Daring materi kuliah ini.

3.2.2b. Menyampaikan dan Menanggapi Komentar dan/atau Pertanyaan

Setelah membaca materi kuliah ini, silahkan menyampaikan komentar dan/atau pertanyaan mengenai hal-hal berkaitan langsung dengan materi kuliah ini di dalam kotak komentar yang terletak di sebelah bawah materi kuliah ini. Sampaikan komentar dan/atau pertanyaan mengenai hal-hal yang belum diuraikan secara jelas, bukan hal-hal yang yang sudah diuraikan dalam materi atau tidak berkaitan langsung dengan materi atau yang sudah disampaikan oleh mahasiswa lain. Silahkan juga menanggapi pertanyaan atau komentar yang disampaikan oleh mahasiswa lain terhadap materi kuliah ini. Komentar dan/atau pertanyaan serta tanggapan terhadap komentar dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa lain harus sudah masuk selambat-lambatnya sampai pada Kamis, 24 Maret 2022 pukul 24.00 WITA. Salin komentar dan/atau pertanyaan mengenai materi kuliah serta tanggapan terhadap komentar dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa lain lalu tempel dalam Laporan Melaksanakan Kuliah. Setiap mahasiswa juga dapat diminta untuk menyampaikan laporan pembagian blog dan materi kuliah pada saat melaksanakan ujian tengah semester.

3.2.2c. Membagikan Blog Mata Kuliah dan Materi Kuliah

Untuk memanfaatkan media sosial dalam pembelajaran, silahkan membagikan membagikan blog mata kuliah dengan mengklik pilihan tombol media sosial untuk membagikan blog secara keseluruhan dan membagikan setiap materi kuliah dengan mengklik tombol pilihan media sosial yang disediakan pada setiap materi kuliah selambat-lambatnya sampai pada Kamis, 24 Maret 2022 pukul 24.00 WITA. Catat tautan (link) pembagian blog dan pembagian materi kuliah melalui media sosiadiminta untukwajib menyampaikan laporan pembagian blog dan materi kuliah pada saat melaksanakan ujian tengah semester.

3.2.2d. Menandatangani Daftar Hadir dan Menyampaikan Laporan Melaksanakan Perkuliahan Daring

Untuk membuktikan telah melaksanakan perkuliahan daring materi kuliah ini, silahkan mengisi dan memasukkan:

1. Menandatangani Daftar Hadir Melaksanakan Kuliah selambat-lambatnya pada Sabtu, 19 Maret 2022 pukul 24.00 WITA dan setelah menandatangani silahkan periksa hasil penandatanganan daftar hadir;
2. Menyampaikan Laporan Melaksanakan Kuliah selambat-lambatnya pada Kamis, 24 Maret 2022 pukul 24.00 WITA dan setelah memasukkan silahkan periksa hasil pemasukan laporan.

Mahasiswa yang tidak mengisi dan menandatangani Daftar Hadir Melaksanakan Kuliah dan tidak menyampaikan Laporan Melaksanakan Kuliah akan ditetapkan sebagai tidak melaksanakan kuliah.

Lanjutkan membaca Materi 3.3

***********

Hak cipta blog pada: I Wayan Mudita
Diterbitkan pertama kali pada 23 September 2018, diperbarui pada 25 Agustus 2020

Hak cipta selurun tulisan pada blog ini dilindungi berdasarkan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Silahkan mengutip tulisan dengan merujuk sesuai dengan ketentuan perujukan akademik.