3.1. Latar Belakang, Konsep, dan Hakekat PHT sebagai Sistem Perlindungan Tanaman

Pasal 20 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menyatakan bahwa "Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu. Penjelasan Pasal 20 Ayat (1) UU tersebut menyatakan "Sistem pengendalian hama terpadu adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan, untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam sistem ini penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan bersifat dinamis." Tulisan ini menyajikan latar belakang, konsep, dan hakekat PHT secara teknis sebagai dasar untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

3.1.1. MATERI KULIAH

3.1.1.a. Membaca Materi Kuliah
Sejak 1968 pemerintah Indonesia meluncurkan program nasional bimbingan masal (BIMAS) sebagai upaya peningkatan produksi padi, setelah sejak 1965/1966 dilaksanakan secara terbatas. Program BIMAS dilaksanakan melalui penggunaan bibit unggul berdaya hasil tinggi, pengolahan tanah, pengairan, pemupukan dan penggunaan pestisida, dan pemberian dukungan permodalan usahatani. Berikut adalah sebuah kutipan mengenai upaya pemerintah tersebut:

Indonesia began the BIMAS rice intensification programme in 1968 and since then there have been great increases in their total yields and overall production -overall an increase of more than three times. Most of this was due to better irrigation, shorter duration varieties and credit support for purchasing chemical fertiliser. Along with intensification were subsidies for certain inputs such as fertilisers and pesticides. The general belief in the 1960s was that more agrochemical inputs - both fertiliser and pesticides - meant higher yields and production. The government had funds from oil and was able to spend large sums of money on these inputs. In the year between 1976 and 1980 the subsidies for pesticides were over US$ 50 million per year and between 1981 and 1988 they exceeded US$ 150 million per year.

BIMAS berhasil meningkatkan produksi sampai sebesar tiga kali. Lonjakan produksi ini berhasil dicapai melalui penggunaan varietas unggul berdaya hasil tinggi, pupuk kimia, dan pestisida. Ketika itu ‘revolusi hijau’ (green revolution) sedang pada puncak masa kejayaannya dan ekologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan alam belum berkembang seperti sekarang. Penggunaan varietas unggul serta pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan menorong terjadinya ledakan wereng cokelat (brown planthopper, Nilaparvata lugens) yang merupakan vektor penyakit tungro (hopperburn). Varietas unggul berdaya hasil tinggi rentan terhadap wereng cokelat dan penyakit tungro. Untuk mengatasi ledakan hama ini varietas unggul baru yang tahan terhadap wereng cokelat (dikenal sebagai varietas unggul tahan wereng, VUTW) dikeluarkan dan pestisida digunakan semakin intensif. Namun setiap kali dihasilkan varietas baru, dalam waktu yang tidak terlalu lama muncul wereng cokelat biotipe baru yang dapat mematahkan ketahanan VUTW. Pestisida pun harus digunakan semakin banyak tetapi ledakan populasi wereng cokelat terus saja terjadi.

Sejak 1977 Peter Kenmore, seorang mahasiswa S3 University of California Berkeley yang mendapat beasiswa Rockefeller, mulai meneliti ekologi wereng cokelat di IRRI dan hasilnya dipublikasikan melalui artikel jurnal ilmiah Population regulation of the rice brown planthopper (Nilaparvata lugens Stål) within rice fields in the Philippines. Dia menemukan bahwa terdapat faktor pembunuh alami yang menyebabkan populasi hama-hama lainnya rendah. Pada ekosistem sawah, dia menemukan (sebenarnya sudah ditemukan 15 tahun sebelumnya di Jepang, bahwa terdapat laba-laba, capung, berbagai jenis kumbang dan berbagai serangga parasitodi yang merusakkan telur, nimfa, dan imago wereng cokelat. Penggunaan pestisida, selain mendorong munculnya biotipe wereng baru, justeru mematikan musuh alami tersebut sehingga menyebabkan terjadinya resurgensi hama sasaran dan ledakan hama sekunder. Temuan ini kurang mendapatkan perhatian, bahkan di IRRI sendiri. IRRI terus sibuk berpacu menghasilkan VUTW baru setiap kali VUTW yang sudah ada dipatahkan ketahanannya oleh wereng cokelat biotipe baru. Ledakan wereng cokelat terjadi dengan interval teratur yang oleh pemulia tanaman disebut ‘boom and bust’ karena VUTW tahan hanya sementara untuk kemudian ketahanannya lenyap begitu muncul wereng cokelat biotipe baru.

Gambar 3.1. Pestisida dan wereng cokelat: (a) Aplikasi pestisida secara terjadwal pada masa pra-PHT, (b) Nimfa dan imago wereng cokelat menggerombol pada pangkal rumpun padi, dan (c) tanaman padi mengering setelah diserang wereng cokelat. Gambar (c) adalah tanaman padi di persawahan PT Sanghyang Seri dan BB Padi Sukamandi yang juga tidak luput dari serangan OPT tersebut (http://www.kabarindonesia.com/ foto.php?jd=Tanaman+Padi+Kering+Diserang+Hama+Wereng+Coklat&pil=20100525221009)

Penelitian mengenai ekologi wereng cokelat di Indonesia dilakukan of Ida Nyoman Oka dari Deptan (sekarang Kementan) dan Kasumbogo Untung dari UGM awal 1980-an. Ketika pada 1985 terjadi lagi ledakan wereng cokelat, seorang staf Depkeu (sekerang Kemenkeu) mengingatkan Menkeu ketika itu bahwa subsidi pestisida sudah terlalu besar dan oleh karena itu perlu dicari cara untuk mengurangi penggunaan pestisida. Menkeu melaporkan hal ini kepada Presiden Soeharto yang kemudian, dengan mendasarkan pada hasil-hasil penelitian mengenai ekologi wereng cokelat yang dilakukan di Indonesia (dengan dukungan Kazushige Sogawa, seorang pakar evolusi wereng cokelat ternama dari Jepang), mendorong dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pengendalian Hama Wereng pada Tanaman Padi yang mncabut ijin dan melarang peredaran 57 jenis pestisida. Inpres ini merupakan tonggak awal PHT di Indonesia karena pada 1989 dicanangkan Program Nasional PHT dengan dukungan Program Antar-Negara PHT Padi FAO (dipimpin oleh Peter Kenmore) Program Nasional tersebut ditangani langsung oleh BAPPENAS yang memungkinkan Indonesia menjadi negara berkembang yang dinilai dunia sebagai berhasil menerapkan PHT.

Dengan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, apakah sebenarnya PHT itu? Menurut Untung (2007), PHT yang dalam peraturan perundang-undangan disebutkan sebagai ‘pengendalian hama terpadu’ sebenarnya adalah ‘pengelolaan hama terpadu’, dua konsep yang sebenarnya berbeda tetapi saling berkaitan. Dasar ilmiah ‘pengendalian hama terpadu’ dikembangkan oleh para peneliti Universitas Kalifornia di Bekeley dan di Riverside selama kurang lebih 10 tahun sebelum kemudian diadopsi pada sebuah simposium yang disponsori FAO pada 1965. Pada simposium tersebut, ‘pengendalian hama terpadu’ diartikan sebagai pemaduan cara pengendalian kimiawi dan hayati:

... applied pest control which combines and integrates biological and chemical control. Chemical control is used as necessary and in a manner which is least disruptive to biological control. Integrated control may make use of naturally occurring biological control as well as biological control effected by manipulated or induced biotic agents’. (Stern et al. 1959)

Sementara itu, istilah 'pengelolaan hama terpadu’ diusulkan pertama kali sebenarnya oleh pakar ekologi Australia P.W. Geier dan L.R. Clark pada 1961. Istilah ‘pengelolaan hama terpadu’ tersebut mulai mendapat lebih banyak perhatian di AS sejak sejak publikasi artikel pada Annual Review of Entomology article in 1966, laporan National Academy of Science (NAS) pada 1969, dan prosiding konferensi di North Carolina yang menghadirkan pakar dari Australia. Istilah ‘pengendalian hama terpadu’ sebagaimana yang sekarang digunakan, digunakan pertama kali pada 1998 oleh M. Kogan. Menurut Kogan, ‘pengelolaan hama terpadu’ merupakan:

... a decision support system for the selection and use of pest control tactics, singly or harmoniously coordinated into a management strategy, based on cost/benefit analyses that take into account the interests of and impacts on producers, society, and the environment (Kogan, 1998).

Terdapat banyak sekali definisi mengenai ‘pengelolaan hama terpadu’ dan dipublikasikan oleh Waheed I. Bajwa and Marcos Kogan (2002). Namun demikian, PHT sebenarnya adalah sistem pendukung pengambilan keputusan untuk pemilihan dan penggunaan taktik pengendalian hama. Dalam hal ini hama diartikan dalam pengertian yang luas, mencakup binatang hama, patogen, dan gulma pada hewan, ikan, dan tanaman, bahkan pada fasilitas umum dan lingkungan hidup. Dengan demikian jelas bahwa PHT bukan sekedar pemaduan satu atau lebih cara pengendalian sebagaimana yang didefinisikan dalam UU No. 12 Tahun 1992 tentang Perlindungan Tanaman.

Program pengembangan PHT tanaman padi di Asia yang dimulai oleh FAO pada 1980 terdiri atas empat fase sebagai berikut:

• Fase I (1980-1987), berfokus pada verifikasi teknologi PHT dan pengembangan pilot kegiatan penyuluhan dengan petani disertai dengan kampanye penyuluhan strategi untuk mempromosikan pemahaman dan penerapan PHT;
• Fase II (1987-1993), menitikberatkan pada pengembangan sumberdaya manusia serta introduksi program dan pengenalan pelatihan pelatih (training of trainers) selama musim tanam dan pengenalan pendekatan yang berhasil melibatkan ratusan ribu petani untuk pertama kali;
• Fase III (1993-2000), berfokus pada pengembangan program nasional PHT pelatihan selama musim tanam dan sekolah lapang petani. Pada fase ini berkembang berbagai kegiatan yang dipelopori oleh petani, termasung pelatihan petani oleh petani, penelitian oleh petani, penelitian kaji tindak, penelitian dampak terhadap kesehatan, dan berbagai inovasi program lainnya. Program nasional PHT mulai diterapkan di berbagai negara, di antaranya di Indonesia, India, Vietnam, dan Kamboja;
• Fase IV (2000-seterusnya), mulai dikembangkan program yang dikenal sebagai PHT-Masyarakat (Community-IPM) yang berfokus pada PHT oleh petani. Pada fase ini petani menjadi fokus berbagai kegiatan di negara-negara yang menerapkan PHT. Program ini juga berhasil mengembangkan program nasional PHT yang inovatif di negara-negara Asia lainnya, antara lain di Nepal dan China.
  

PHT pada hakekatnya merupakan sebuah paradigma baru perlindungan tanaman bahwa OPT merupakan bagian tidak terpisahkan dari ekosistem pertanian (agroekosistem) dan sejarah perkembangan pertanian. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agroekosistem, keberadaan OPT tidak dapat benar-benar dihindarkan melainkan sampai batas-batas tertentu perlu ditoleransi untuk memungkinkan terjaganya proses ekologis rantai makanan (food chain) dan jejaring makanan (food web) karena OPT merupakan sumber makanan bagi berbagai jenis organisme lain. Dalam konteks perlindungan tanaman, organisme yang memakan OPT sebagai makanan dikenal sebagai musuh alami (natural enemies). Penggunaan cara pengendalian untuk membasmi OPT berarti pada saat yang sama juga membasmi musuh alami sehingga proses ekologis menjadi terganggu sehingga populasi OPT memperoleh kesempatan untuk meledak (meningkat dengan cepat). Oleh karena itu, PHT berbeda dengan perlindungan tanaman sebelumnya, tidak dimaksudkan untuk membasmi OPT, kecuali bila memang diperlukan, melainkan untuk menurunkan populasi sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang merugikan. Dengan demikian, PHT tidak dimaksudkan sekedar untuk memaksimalkan produksi pertanian, melainkan juga untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dalam pertanian berkelanjutan, produktivitas, yaitu produksi per satuan luas, perlu dijaga keseimbangannya dengan stabilitas, yaitu fluktuasi produksi, kemerataan, yaitu distribusi produksi dalam masyarakat, dan kemandirian, yaitu kemampuan petani dan masyarakat pada umumnya untuk menggunakan sumberdaya milik sendiri secara efektif dan efisien. Saat ini pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan (sustainable development doals, SDGs) yang mencakup 17 sasaran. Pertanian, jika dilaksanakan sebagai pertanian berkelanjutan, dapat berkontribusi besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan tersebut tetapi jika tidak sebagai pertanian berkelanjutan justru dapat menjauhkan dari sasaran tersebut.

3.1.1b. Mengunduh dan Membaca Pustaka Wajib

Silahkan mengklik setiap tautan yang diberikan pada materi kuliah ini dan mengunduh pustaka yang disediakan dari halaman Pustaka KPT dan membaca judul bab atau sub-bab yang berkaitan dengan materi kuliah ini.

3.1.2. PENUNTASAN MATERI KULIAH

3.1.2a. Mengerjakan Latihan Pembelajaran Kasus

Untuk mendalami permasalahan kebijakan perlindungan tanaman, setiap mahasiswa wajib mengunjungi dan mempelajari situs Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Perlindungan Perkebunan, dan Badan Karantina Pertanian. Pada setiap situs, lakukan navigasi untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan nasional perlindungan tanaman atau kebijakan nasional karantina dan kemudian silahkan catat informasi mengenai hal-hal berikut ini:

1. Ketersediaan informasi mengenai PHT di setiap situs dengan melakukan penelusuran untuk menemukan yang menyediakan definisi atau uraian mengenai PHT;
   
2. Komentar terhadap temuan butir 1 berkaitan dengan PHT sebagai sistem perlindungan tanaman, dengan menyampaikan pendapat Anda mengenai penerapan PHT di Indonesia saat ini, mengingat sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, PHT merupakan sistem perlindungan tanaman;
   
3. Ketersediaan informasi mengenai pertanian berkelanjutan di setiap situs dengan melakukan penelusuran untuk menemukan yang menyediakan definisi atau uraian mengenai pertanian berkelanjutan;
   
4. Penjelasan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan pada temuan Anda pada butir 1, komentar Anda pada butir 2, dan temuan Anda pada butir 3, sejauh mana situs tersebut di atas telah menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam sub-sektor yang menjadi tanggung jawab masing-masing;
5. Hubungan antara PHT, pertanian berkelanjutan, dan SDGs, dengan cara mempelajari ke-17 SDGs dan kemudian menyebutkan dan menjelaskan 3 sasaran yang memerlukan kontribusi pertanian yang sangat penting untuk mencapai sasaran yang bersangkutan.
   

Catat hasil penelusuran untuk disampaikan sebagai bagian dari Laporan Melaksanakan Perkuliahan Daring materi kuliah ini.

3.1.2b. Menyampaikan dan Menanggapi Komentar dan/atau Pertanyaan

Setelah membaca materi kuliah ini, silahkan menyampaikan komentar dan/atau pertanyaan mengenai hal-hal berkaitan langsung dengan materi kuliah ini di dalam kotak komentar yang terletak di sebelah bawah materi kuliah ini. Sampaikan komentar dan/atau pertanyaan mengenai hal-hal yang belum diuraikan secara jelas, bukan hal-hal yang yang sudah diuraikan dalam materi atau tidak berkaitan langsung dengan materi atau yang sudah disampaikan oleh mahasiswa lain. Silahkan juga menanggapi pertanyaan atau komentar yang disampaikan oleh mahasiswa lain terhadap materi kuliah ini. Komentar dan/atau pertanyaan serta tanggapan terhadap komentar dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa lain harus sudah masuk selambat-lambatnya sampai pada Kamis, 17 Maret 2022 pukul 24.00 WITA. Salin komentar dan/atau pertanyaan mengenai materi kuliah serta tanggapan terhadap komentar dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa lain lalu tempel dalam Laporan Melaksanakan Kuliah. Setiap mahasiswa juga dapat diminta untuk menyampaikan laporan pembagian blog dan materi kuliah pada saat melaksanakan ujian tengah semester.

3.1.2c. Membagikan Blog Mata Kuliah dan Materi Kuliah

Untuk memanfaatkan media sosial dalam pembelajaran, silahkan membagikan membagikan blog mata kuliah dengan mengklik pilihan tombol media sosial untuk membagikan blog secara keseluruhan dan membagikan setiap materi kuliah dengan mengklik tombol pilihan media sosial yang disediakan pada setiap materi kuliah selambat-lambatnya sampai pada Kamis, 17 Maret 2022 pukul 24.00 WITA. Catat tautan (link) pembagian blog dan pembagian materi kuliah melalui media sosiadiminta untukwajib menyampaikan laporan pembagian blog dan materi kuliah pada saat melaksanakan ujian tengah semester.

3.1.2d. Menandatangani Daftar Hadir dan Menyampaikan Laporan Melaksanakan Perkuliahan Daring

Untuk membuktikan telah melaksanakan perkuliahan daring materi kuliah ini, silahkan mengisi dan memasukkan:

1. Menandatangani Daftar Hadir Melaksanakan Kuliah selambat-lambatnya pada Sabtu, 12 Maret 2022 pukul 24.00 WITA dan setelah menandatangani silahkan periksa hasil penandatanganan daftar hadir;
2. Menyampaikan Laporan Melaksanakan Kuliah selambat-lambatnya pada Kamis, 17 Maret 2022 pukul 24.00 WITA dan setelah memasukkan silahkan periksa hasil pemasukan laporan.

Mahasiswa yang tidak mengisi dan menandatangani Daftar Hadir Melaksanakan Kuliah dan tidak menyampaikan Laporan Melaksanakan Kuliah akan ditetapkan sebagai tidak melaksanakan kuliah.

***********

Hak cipta blog pada: I Wayan Mudita
Diterbitkan pertama kali pada 23 September 2018, diperbarui pada 24 Februari 2021

Hak cipta selurun tulisan pada blog ini dilindungi berdasarkan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Silahkan mengutip tulisan dengan merujuk sesuai dengan ketentuan perujukan akademik.