2.3. Ketentuan Mengenai Perlindungan Tanaman Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia dan Konvensi Internasional

Sebagaimana sudah diuraikan pada Materi 2.1 dan Materi 2.2, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan tanaman telah mengalami perubahan. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman telah dicabut dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan juga telah dicabut dan digantikan dengan UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. UU No. 22 Tahun 2019 telah diubah lebih lanjut melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sedangkan UU No. 21 Tahun 2019 tidak diubah. Berkaitan dengan perubahan UU tersebut, UU yang baru menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan UU yang dicabut masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan ketentuan UU yang baru. Materi kuliah ini menguraikan kenentuan mengenai perlindungan tanaman berdasarkan pada ketentuan UU yang baru dan peraturan pelaksanaan UU yang telah dicabut

2.3.1. MATERI KULIAH

2.3.1a. Membaca Materi Kuliah
UU No. 22 Tahun 2019
UU No. 22 Tahun 2019 mengubah UU No. 12 Tahun 1992 dari tentang Sistem Budidaya Tanaman menjadi Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Berkaitan dengan perubahan ini, Pasal 1 UU yang baru menetapkan:

1. Pelindungan Pertanian adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budi daya pertanian yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit hewan (butir 12)
2. Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan (butir 13).
3. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap Tanaman, Organisme Pengganggu Tumbuhan, penyakit hewan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan (butir 14).

Dengan perubahan ini, perlindungan tanaman menjadi bagian dari perlindungan pertanian, yaitu perlindungan tanaman dari gangguan yang disebabkan oleh orgaisme pengganggu tumbuhan yang antara lain dapat dilakukan dengan tindakan eradikas. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan pertanian diatur pada Pasal 48 sampai Pasal 54 sebagai berikut:

1. Pelindungan Pertanian dilaksanakan dengan sistem pengelolaan hama terpadu serta penanganan dampak perubahan iklim (Pasal 48 Ayat 1) 
2. Pelaksanaan Pelindungan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat (Pasal 48 Ayat 2).
3. Pelindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan melalui kegiatan: (a) pencegahan masuknya Organisme Penggangggu Tumbuhan dan penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia serta tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan; dan (c) penanganan dampak perubahan iklim (Pasal 49).
   
4. Setiap Orang dilarang menggunakan Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budi Daya Pertanian, dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup dalam pelaksanaan Pelindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 (Pasal 50 Ayat 1)
   
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sarana, prasarana, danf atau cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 50 Ayat 2).
6. Setiap Orang yang memiliki atau menguasai Tanaman atau hewan harus melaporkan adanya serangan Organisme Pengganggu T\rmbuhan dan penyakit hewan kepada pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan harus mengendalikannya (Pasal 51 Ayat 1).
7. Dalam hal serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: (a) eksplosi; atau (b) Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan yang belum pernah ada, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menanggulangi bersama masyarakat (Pasal 51 Ayat 2).
8. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya dapat melakukan atau memerintahkan: (a) Eradikasi Tanaman dan/atau benda lain; atau (b) depopulasi hewan yang menyebabkan tersebarnyapenyakit hewan (Pasal 52 Ayat 1). 
9. Dalam hal Organisme Pengganggu Tumbuhan atau penyakit hewan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan Tanaman dan hewan secara meluas, dilakukan Eradikasi atau depopulasi (Pasal 52 Ayat 2).
10. Pemilik Tanaman dan hewan yang Tanaman, hewan,dan/atau benda lainnya tidak terserang OrganismePengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan tetapi harusdimusnahkan dalam rangka Eradikasi atau depopulasi diberikompensasi (Pasal 53). 
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 54).
    

Berkaitan dengan ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan tanaman, UU No. 22 Tahun 2019 menetapkan bahwa:

1. Perlindungan tanaman termasuk dalam perlindungan pertanian yang dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu, sehingga pengendalian hama terpadu yang semula ditetapkan hanya sebagai sistem perlindungan tanaman kini juga ditetapkan sebagai sistem perlindungan hewan;
2. Perlindungan tanaman sebagai bagian dari perlindungan pertanian terdiri atas tiga kegiatan, yaitu: (a) pencegahan organisme penyakit tumbuhan masuk dari luar negeri dan menyebar di dalam negeri, (b) pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan (c) penanganan dampak perubahan iklim. Pada UU No. 12 Tahun 1992, butir (c) adalah eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, yang pada UU yang baru diubah menjadi tindakan perlindungan pertanian. Dengan perubahan ini, perlindungan tanaman tidak lagi hanya merupakan perlindungan terhadap gangguan yang bersifat biotik (disebabkan oleh organisme), melainkan juga terhadap gangguan abiotik (disebabkan oleh non-organisme seperti halnya perubahan iklim);
3. Perlindungan tanaman sebagai bagian dari perlindungan pertanian merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, pelaku usaha, dan masyarakat, dengan ketentuan lebih lanjut bahwa pemilik tanaman wajib melaporkan dan pemerintah bertanggung jawab melakukan penanggulangan hanya jika terjadi eksplosi organisme pengganggu tumbuhan atau masuk organisme pengganggu tumbuhan baru dan melakukan eradikasi terhadap organisme pengganggu tumbuhan sangat berbahaya dengan kewajiban memberikan kompensasi kepada pemilik tanaman. Ketentuan ini menyatakan bahwa tata kelola perlindungan tanaman perlu dilakukan dengan menggunakan model tata kelola kolaboratif;

UU No. 22 Tahun 2019 menetapkan dua ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan perlindungan pertanian:

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sarana, prasarana, dan/atau cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 50 Ayat 2).
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 54).

Namun sebelum kedua ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan tersebut ditindaklanjuti, UU tersebut telah diubah melalui penetapan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

UU No. 21 Tahun 2019
UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantima Hewan, Ikan dan Tumbuhan mencabut UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan mengubah, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 butir 1:

1. Tidak lagi membedakan pengertian karantina sebagai tempat pengasingan dari pengertian karantina hewan, ikan dan tumbuhan sebagai tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), atau organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. Karantina hewan, ikan dan tumbuhan tidak lagi dipahami hanya merupakan tindakan sebagai upaya, melainkan sebagai sistem pencegahan dan pengawasan (inspection);
3. Objek karantina tidak lagi hanya HPHK, HPIK, atau OPTK, melainkan juga keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dibawa masuk dari luar negeri, dipindahkan di dalam negeri, atau dibawa keluar ke negara lain;
4. HPHK, HPIK, dan OPTK tidak lagi sekedar ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia, melainkan ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan risiko mewabah dan menimbulkan kerugian sosial-ekonomis atau yang berisiko dapat membahayakan kesehatan masyarakat, baik yang belum maupun yang sudah terdapat dalam wilayah negara Republik Indonesia;
5. Kekarantinaan masih memisahkan antara karantina hewan, ikan dan tumbuhan dan karantina kesehatan yang diatur dengan UU tersendiri, yaitu UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
   

Dalam UU No. 21 Tahun 2019 diperkenalkan beberapa istilah penting yang perlu terlebih dahulu dipahami sebelum membaca pasal-pasal undang-undang tersebut sebagai berikut:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang selanjutnya disebut Karantina, adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk
   Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta T\rmbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, yang selanjutnya disingkat OPTK, adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosioekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
   Indonesia.
3. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPIK, yang selanjutnya disebut Media Pembawa, adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
   

Jika dalam UU No. 22 Tahun 2019 dikenal istilah kegiatan perlindungan pertanian, dalam UU No. 21 Tahun 2019 dikenal istilah tindakan karantina yang terdiri atas:

1. Pemeriksaan, mencakup: (a) pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen; dan(b) pemeriksaan kesehatan, uji keamanan pangan, uji keamanan pakan, uji mutu pangan, dan/atau uji mutu pakan.
   
2. Pengasingan, dilakukan untuk memberikan waktu, sarana, atau kondisi khusus kepada HPHK, HPIK, atau OPTK tertentu untuk dapat diamati;
3. Pengamatan, dilakukan untuk mendeteksi HPHK, HPIK, atau OPTK selama dalam tindakan pengasingan;
4. Perlakuan, dilakukan untuk membebaskan atau menyucihamakan Media Pembawa atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif, dan/atau promotif.
   
5. Penahanan: dilakukan untuk mengamankan media pembawa di bawah pengawasan pejabat karantina
6. Penolakan, dilakukan untuk menghindari terjadinya penyebaran HPHK, HPIK, atau OPTK serta menghindari gangguan kesehatan manusia dan kerusakan sumber daya alam hayati.
   
7. Pemusnahan, dilakukan dengan cara membakar, menghancurkan, mengubur, dan/atau cara pemusnahan lain yang sesuai, sehingga media pembawa tidak mungkin lagi menjadi sumber penyebaran hama dan penyakit serta tidak mengganggu kesehatan manusia dan tidak menimbulkan kerusakan sumber daya alam hayati.
8. Pembebasan, dilakukan dengan menerbitkan: (a) sertifikat pelepasan untuk pemasukan; atau (b) sertifikat kesehatan atau sertifikat sanitasi untuk pengeluaran.
   

Tindakan karantina sebagaima disebutkan di atas dilaksanakan oleh petugas karantina melalui urutan langkah dengan kodisi jika-maka, misalnya jika memenuhi syarat administrasi maka selanjutnya dilanjutkan dengan tindakan karantina berikutnya. Pelaksanaan tindakan karantima tersebut diuraikan dalam Pasal 37 sampai Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2019.

Konsekuensi Perubahan

Sebagaimana diatur pada Pasal 129 UU No. 22 Tahun 2019 dan Pasal 94 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2019, pada saat kedua UU tersebut mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU yang digantikan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU yang baru. Berdasarkan pada penetapan ini maka PP yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1992 dan UU No. 16 Tahun 1992 masih tetap berlaku sampai ditetapkan peraturan pelaksanaan yang baru:

1. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan

Peraturan pelaksanaan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan tanaman, antara lain misalnya PP No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida dan peraturan turunan selanjutnya seperti misalnya: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/KPTS/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, menjadi tidak jelas statusnya. Demikian juga misalnya Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor: (881/MENKES/SKB/VIII/1996)/(711/Kpts/TP.270/8/1996) tentang Batas Maksimum Residu Pestisida pada Hasil Pertanian yang pada dasarnya merupakan  penjabaran Codex Maximum Residue Limits for Pesticides and Extraneous Maximum Residue Limits sebagai penjabaran terhadap ketentuan internasional mengenai Codex Alimentarius. Namun sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya, selama tidak ada peraturan lain yang mencabut maka peraturan perundang-undangan tersebut tetap berlaku.

Penetapan UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan mengubah beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan tanaman, tetapi perubahan yang dilakukan tidak terlalu mendasar dalam kaitan dengan tata kelola perlindungan tanaman karena:

1. Perlindungan masih bersifat sektoral karena karantina hewan, ikan dan tumbuhan diatur terpisah dari kekarantinaan kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan);
2. Karantina sebagai perangkat pemerintahan masih merupakan bagian dari Kementerian Pertanian dan masih bernama Badan Karantina Pertanian, meskipun objeknya sudah mencakup objek di luar pertanian;

Selain itu, penetapan pengendalian hama terpadu sebagai sistem perlindungan tanaman dan penetapan pencegahan organisme pengganggu tumbuhan masuk, menyebar, dan keluar dari wilayah negara Republik Indonesia sebagai kegiatan perlindungan pertanian masih tetap belum disertai dengan penjelasan mengenai bagaimana pengendalian hama terpadu sebagai sistem perlindungan pertanian diterapkan dalam pelaksanaan tindakan karantina. Bukan hanya itu, UU yang baru bahkan tidak menyertakan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sistem perlindungan tanaman dan pengendalian hama terpadu sebagai sistem perlindungan tanaman. Penjelasan Pasal 48 UU No. 22 Tahun 2019 menyatakan cukup jelas.

Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional
Secara international, perlindungan tanaman diatur melalui Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional (International Plant Protection Convention, silahkan unduh teks konvensi 1997 dalam Bahasa Inggris). Konvensi internasional tersebut terdiri atas pasal-pasal mengenai tujuan dan tanggung, jawab, penggunaan istilah, hubungan dengan perjanjian internasional lainnya, ketentuan umum mengenai kelembagaan perlindungan tanaman nasional, sertifikasi fitosanitari, OPT yang diatur perundang-undangan, persyaratan impor, kerja sama internasional, kelembagaan perlindungan tanaman regional, standar, komisi tindakan fitosanitari, sekretariat, penyketentuan tambahan, ratifikasi dan kepatuhan, para pihak yang tidak menandatangani, bahasa, perubahan, penetapan, dan pengaduan. Beberapa istilah penting yang perlu dipahami mengenai isi konvensi internasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tumbuhan (plants): tumbuhan hidup dan bagian-bagiannya, termasuk benih dan plasma nutfah;  
2. Produk tumbuhan (plant  products): bahan belum terolah asal tumbuhan (termasuk aneka biji) dan bahan hasil olahan yang, karena sifat dan kondisi pengolahannya, dapat menimbulkan risiko introduksi dan penyebaran OPT;  
3. Barang diatur (regulated  article): tumbuhan, produk tumbuhan, tempat penyimpanan, pengepakan, kendaraan, kontainer, tanah dan organisme organisme lainnya, objek atau bahan yang dapat menjadi perlindungan dan penyebaran OPT, yang wajib mendapat tindakan fitosanitari, terutama bila berkaitan dengan perdagangan internasional; 
4. Organisme Pengganggu Tumbuhan (pest): spesies, strain atau biotipe tumbuhan, hewan, atau agen patogenik yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap tumbuhan atau produk tumbuhan;  
5. Area terancam bahaya (endangered  area): area di mana faktor ekologis mendukung perkembangan jenis OPT tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomis yang besar; economically important loss;
6. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (quarantine pests): jenis OPT yang berpotensi ekonomis penting terhadap area terancam bahaya dan belum terdapat di area tersebut atau sudah terdapat tetapi belum tersebar luas dan tidak dikendalikan secara resmi;
7. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang diatur perundang-undangan (regulated pest): Organisme Pengganggu Tumbuhan karantina dan OPT lain bukan OPT karantina tetapi diatur melalui perundang-undangan;
8. Oprganisme Pengganggu Tumbuhan bukan OPT karantina yang diatur perundang-undangan (regulated non-quarantine pest): OPT bukan OPT karantina yang keberadaannya pada tumbuhan untuk bahan tanam berpengaruh terhadap tujuan penggunaan tumbuhan bahan tanam tersebut dengan menimbulkan dampak ekonomis yang tidak dapat diterima sehingga dengan demikian perlu diatur dalam wilayah pihak pengimpor;
9. Analisis risiko OPT (pest risk analysis): proses yang dilakukan untuk mengevaluasi bukti-bukti hayati dan bukti-bukti ilmiah dan ekonomis yang dapat digunakan guna menentukan apakah OPTR tertentu perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan dan ditentukan keketatan tindakan fitosanitari yang perlu dikenakan terhadapnya; 
10. Introduksi (introduction): masuknya OPT sehingga dapat mengalami pemapanan;
11. Pemapanan (establishment): perkembangbiakan OPT secara berulang untuk waktu ke depan yang tidak dapat ditentukan di suatu wilayah setelah introduksi;
12. Area dengan prevalensi OPT rendah (area of low pest prevalence): area tertentu, baik mencakup satu negara secara keseluruhan, atau beberapa atau bagian dari beberapa negara, sebagaimana ditentukan oleh lembaga yang berwenang, di mana OPT jenis tertentu terdapat dalam taraf yang rendah dan mendapat surveilans, tindakan pengendalian atau eradikasi yang efektif;
13. Tindakan fitosanitari (phytosanitary  measures): segala peraturan perundang-undangan atau prosedur resmi yang bertujuan untuk mencegah OPT masuk dan/atau menyebar;
14. Tindakan fitosanitari terharmonisasi (harmonized  phytosanitary  measures): tindakan fitosanitari yang ditetapkan berdasarkan standar internasional;
15. Standar internasional (international   standards): standar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal  X, alinea 1 dan 2, Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional.

Silahkan bandingkan ketentuan mengenai peristilahan tersebut dengan ketentuan mengenai peristilahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan tanaman di Indonesia.

2.3.1b. Membaca Pustaka Wajib

Silahkan mengklik setiap tautan yang diberikan pada materi kuliah ini dan mengunduh pustaka yang disediakan dari halaman Pustaka KPT dan membaca judul bab atau sub-bab yang berkaitan dengan materi kuliah ini.

2.3.2. PENUNTASAN MATERI KULIAH

2.3.2a. Mengerjakan Latihan Pembelajaran Kasus

Untuk mendalami permasalahan kebijakan perlindungan tanaman, setiap mahasiswa wajib mengunjungi dan mempelajari situs Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Perlindungan Perkebunan, dan Badan Karantina Pertanian. Pada setiap situs, lakukan navigasi untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan nasional perlindungan tanaman atau kebijakan nasional karantina dan kemudian silahkan catat informasi mengenai hal-hal berikut ini:

1. Mencari dan mengunduh file PDF UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian dan file PDF UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan di keempat situs terkait perlindungan tanaman dan menentukan situs mana yang tidak memuat kedua peraturan perundang-undangan tersebut;
   
2. Mencari dan mengunduh file PDF UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan file PDF UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantima Hewan, Ikan dan Tumbuhan  di keempat situs terkait perlindungan tanaman dan menentukan situs mana yang tidak memuat kedua peraturan perundang-undangan tersebut;
3. Menjelaskan apakah situs yang tidak mencantumkan file kedua peraturan perundang-undangan merupakan situs menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kaitan dengan kebijakan perlindungan tanaman;
4. Membandingkan UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian dan UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman untuk membuat daftar (klik untuk mengunduh file, simpan dengan menganti bagian nama mahasiswa dalam nama file dengan nama masing-masing) yang menunjukkan perbedaan kedua peraturan perundang-undangan tersebut dalam kaitan dengan perlindungan tanaman dan memberikan komentar mengenai perbedaan tersebut, apakah menjadi lebih jelas atau sebaliknya;
5. Membandingkan UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantima Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan untuk membuat daftar (klik untuk mengunduh file, simpan dengan menganti bagian nama mahasiswa dalam nama file dengan nama masing-masing) yang menunjukkan perbedaan kedua peraturan perundang-undangan tersebut dalam kaitan dengan pelaksanaan karantina tumbuhan;

Catat hasil penelusuran untuk disampaikan sebagai bagian dari Laporan Melaksanakan Perkuliahan Daring materi kuliah ini.

2.3.2b. Menyampaikan dan Menanggapi Komentar dan/atau Pertanyaan

Setelah membaca materi kuliah ini, silahkan menyampaikan komentar dan/atau pertanyaan mengenai hal-hal berkaitan langsung dengan materi kuliah ini di dalam kotak komentar yang terletak di sebelah bawah materi kuliah ini. Sampaikan komentar dan/atau pertanyaan mengenai hal-hal yang belum diuraikan secara jelas, bukan hal-hal yang yang sudah diuraikan dalam materi atau tidak berkaitan langsung dengan materi atau yang sudah disampaikan oleh mahasiswa lain. Silahkan juga menanggapi pertanyaan atau komentar yang disampaikan oleh mahasiswa lain terhadap materi kuliah ini. Komentar dan/atau pertanyaan serta tanggapan terhadap komentar dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa lain harus sudah masuk selambat-lambatnya sampai pada Kamis, 10 Maret 2022 pukul 24.00 WITA. Salin komentar dan/atau pertanyaan mengenai materi kuliah serta tanggapan terhadap komentar dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa lain lalu tempel dalam Laporan Melaksanakan Kuliah. Setiap mahasiswa juga dapat diminta untuk menyampaikan laporan pembagian blog dan materi kuliah pada saat melaksanakan ujian tengah semester.

2.3.2c. Membagikan Blog Mata Kuliah dan Materi Kuliah

Untuk memanfaatkan media sosial dalam pembelajaran, silahkan membagikan membagikan blog mata kuliah dengan mengklik pilihan tombol media sosial untuk membagikan blog secara keseluruhan dan membagikan setiap materi kuliah dengan mengklik tombol pilihan media sosial yang disediakan pada setiap materi kuliah selambat-lambatnya sampai pada Kamis, 10 Maret 2022 pukul 24.00 WITA. Catat tautan (link) pembagian blog dan pembagian materi kuliah melalui media sosiadiminta untukwajib menyampaikan laporan pembagian blog dan materi kuliah pada saat melaksanakan ujian tengah semester.

2.3.2d. Menandatangani Daftar Hadir dan Menyampaikan Laporan Melaksanakan Perkuliahan Daring

Untuk membuktikan telah melaksanakan perkuliahan daring materi kuliah ini, silahkan mengisi dan memasukkan:

1. Menandatangani Daftar Hadir Melaksanakan Kuliah selambat-lambatnya pada Sabtu, 5 Maret 2022 pukul 24.00 WITA dan setelah menandatangani silahkan periksa hasil penandatanganan daftar hadir;
2. Menyampaikan Laporan Melaksanakan Kuliah selambat-lambatnya pada Kamis, 10 Maret 2022 pukul 24.00 WITA dan setelah memasukkan silahkan periksa hasil pemasukan laporan.

Mahasiswa yang tidak mengisi dan menandatangani Daftar Hadir Melaksanakan Kuliah dan tidak menyampaikan Laporan Melaksanakan Kuliah akan ditetapkan sebagai tidak melaksanakan kuliah.

***********

Hak cipta blog pada: I Wayan Mudita
Diterbitkan pertama kali pada 23 September 2018, diperbarui pada 25 Agustus 2020

Hak cipta selurun tulisan pada blog ini dilindungi berdasarkan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Silahkan mengutip tulisan dengan merujuk sesuai dengan ketentuan perujukan akademik.