1.2. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Faktor yang Menentukan Kebijakan Perlindungan Tanaman

Tulisan sebelumnya mengenai permasalahan perlindungan tanaman dan dampak yang ditimbulkan telah menguraikan berbagai permasalahan perlindungan tanaman dengan contoh-yang relevan dengan keadaan di Provinsi NTT dan Indonesia. Namun sebenarnya kebijakan itu apa? Bukankah kebijakan itu adalah urusan orang-orang dalam bidang politik dan pemerintahan? Mengapa perlu ada kebijakan perlindungan tanaman? Siapa yang membuat kebijakan perlindungan tanaman? Sampai sejauh mana kita yang berkecimpung dalam bidang pertanian perlu mempelajari perlindungan tanaman? Pada tulisa ini kita mempelajari pengertian kebijakan, tujuan kebijakan, ruang lingkup kebijakan perlindungan tanaman, dan faktor-faktor yang menentukan pengambilan kebijakan perlindungan tanaman.

1.2.1. MATERI KULIAH

1.2.1.1. Membaca Materi Kuliah

Kebijakan perlindungan tanaman merupakan gabungan dari dua istulah, yaitu kebijakan dan perlindungan tanaman. Mengenai istilah perlindungan tanaman, kita mempelajarinya pada mata kuliah Dasar-dasar Perlindungan Tanaman. Lalu mengenai kebijakan, sebenarnya kebijakan itu apa? Sebagai pengantar, silahkan baca berita Business Lines (2007) berikut ini:

Quite often, there are ‘ill-informed’ reports that pesticides pose a risk to human/animal health and the environment. This confuses farmers and affects their ability to take informed decisions. The absence of a policy confounds the confusion.

Kutipan ini mengabarkan kebingungan petani India karena di negara tersebut belum ada kebijakan (policy) mengenai pestisida. Lalu, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kebijakan itu? Silahkan baca lanjutan berita di atas:

Clearly, the current set-up is far from delivering what the Indian agriculture expects from the crop protection sector to meet the challenges ahead. A complete overhaul is the need of the hour. The Government must begin the process by announcing a long-term and stable policy; the amendments to the Insecticides Act should follow. The focus of these should primarily be to (i) grant registration only to applicants submitting complete studies on "safety" and "efficacy", and (ii) make adoption of good manufacturing practices mandatory for all units.

Menurut berita ini, pemerintah perlu melakukan sesuatu untuk mengatasi kebingungan petani. Kebijakan menurut berita ini merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat dijadikan arahan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk petani, dalam mengambil tindakan yang tepat terhadap permasalahan perlindungan tanaman. Mengenai permasalahan pestisida di India, pemerintah diharapkan mengambil kebijakan yang dimulai dengan: (a) memberikan ijin pendaftaran hanya kepada pestisida perusahan yang telah melakukan studi menyeluruh mengenai keamanan dan efikasi produk yang didaftarkannya dan (b) mengharuskan semua perusahaan pestisida menerapkan praktik fabrikasi pestisida yang baik (good manufactoring practices).

Kebijakan (policy) merupakan seperangkat prinsip yang digunakan sebagai panduan yang diterapkan dalam bentuk prosedur atau protokol dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai suatu tatanan (order). Dalam hal ini kebijakan berkaitan dengan tata kelola (governance) dan dengan perundang-undangan (laws). Dalam konteks ini, tata kelola merupakan keseluruhan proses interaksi dan pengambilan keputusan yang melibatkan para pihak yang mempunyai kepentingan bersama untuk menghasilkan, menegakkan, atau memperbarui suatu tatananan. Dalam konteks yang sama, perundang-undangan mengatur hal-hal yang wajib dan dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan, berikut sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk menjamin ketaatan para pihak dalam mewujudkan tatanan yang diinginkan. Ketiganya, yaitu kebijakan, tata kelola, dan perundang-undangan saling berkaitan satu sama lain dalam mewujudkan tatanan yang disepakati bersama dalam bidang tertentu. Bidang yang dimaksud dalam hal ini mempunyai makna yang luas, bisa berupa bidang pemerintahan, perusahaan, lembaga kemasyarakatan, keluarga, dan bahkan diri pribadi.

Kebijakan dibuat, dilaksanakan, dan dievaluasi melalui serangkaian tahapan yang dikenal sebagai daur kebijakan (policy cycle). Para pakar memberikan tahapan yang berbeda-beda mengenai daur kebijakan ini, antara lain Althaus et al. (2017) dalam buku mereka, The Australian Policy Handbook: A practical guide to the policy making process, menyebutkan terdiri atas delapan tahap:

1. Identifikasi isu untuk menentukan dari berbagai isu yang dihadapi, isu mana yang ditetapkan sebagai kebijakan prioritas;
2. Analisis kebijakan (policy analysis) untuk mempertimbangkan berbagai pilihan yang memungkinkan secara peraturan perundang-undangan untuk meingimplikasikan sasaran yang ditetapkan oleh pejabat publik;
3. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap berbagai pilihan yang telah ditetapkan;
4. Penyusunan instrumen kebijakan untuk menyusun berbagai instrumen kebijakan prioritas yang telah ditetapkan;
5. Melakukan koordinasi dengan para pihak guna membangun sinergi;
6. Penyusunan program dan pengambilan keputusan untuk menentukan program yang diperlukan guna melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan;
7. Pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
   
8. Evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan untuk menentukan sejauh mana mencapai tujuan yang diharapkan.

Daun kebijakan yang bersifat linier sebagaimana contoh di atas dikritik oleh beberapa pakar, antara lain oleh Young & Mendizabal (2009), yang berdasarkan program Research and Policy in Development (RAPID) mengusulkan The RAPID Outcome Mapping Approach (ROMA) sebagaimana disajikan pada Gambar 1 (klik gambar untuk memperbesar).

Gambar 1. Daur Kebijakan menurut The RAPID Outcome Mapping Approach (ROMA)

Kebijakan (policy) berbeda dengan kebijaksanaan (wisdom). Kebijakan diberlakukan sama kepada semua pihak, kebijaksanaan diberikan kepada suatu pihak dengan pertimbangan khusus mengenai keadaan pihak tersebut. Misalnya, petani yang kesulitan mengembalikan kredit usahatani karena mengalami gagal panen akibat banjir diberikan kebijaksanaan menunda waktu pengembalian kreditnya. Kebijaksanaan ini tidak berlaku bagi petani yang tidak mengalami gagal panen di desa yang sama sekalipun. Kebijaksanaan dibuat karena situasi khusus, kebijakan diperlukan dalam keadaan situasi normal. Di Indonesia yang menganut sistem hukum kontinental, kebijakan pemerintah dirumuskan dan/atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Misalnya, Pengendalian Hama Terpadu (PHT, Integrated Pest Management atau IPM) telah ditetapkan sebagai kebijakan perlindungan tanaman karena Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (kini telah diganti dengan telah digantikan oleh UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan) telah menetapkan bahwa PHT merupakan sistem perlindungan tanaman di Indonesia. Dengan PHT sebagai kebijakan, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan sekolah lapang PHT dan setiap tindakan perlindungan tanaman seharusnya didasarkan pada hasil pengamatan agroekosistem untuk menentukan padat populasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) (Gambar 2). Demikian juga dengan kewajiban pemerintah untuk ikut melakukan tindakan perlindungan tanaman bila terjadi eksplosi OPT sebagaimana telah diatur dengan UU yang sama.

Gambar 2. Kebijakan perlindungan tanaman: (a) Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan (b) Petugas pemerintah sedang melakukan pengambilan sampel untuk pemantauan OPT

Kebijakan perlindungan tanaman diperlukan karena berbagai alasan, di antaranya:

1. OPT menimbulkan kerugian dalam areal yang luas terhadap banyak petani. Cakupan areal yang luas dan jumlah penduduk yang banyak memerlukan penanggulangan secara sistematis dan terkoordinasi agar tidak terjadi kekacaoan. Penanggulangan secara sistematis dan terkoordinasi memerlukan pengaturan.
2. Kegiatan perlindungan yang dilakukan oleh seorang petani dapat menimbulkan dampak yang merugikan petani lain. Kerugian petani lain dapat terjadi karena perpindahan OPT, dampak negatif kegiatan perlintan, dsb., sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Kebijakan diperlukan untuk mengatur agar tidak terjadi pihak-pihak yang dirugikan akibat dilakukannya suatu tindakan perlintan.
3. Tindakan perlindungan tanaman dapat menimbulkan dampak yang justeru menimbulkan masalah baru. Penggunaan pestisida dapat menimbulkan resistensi OPT, resurgensi OPT, dan ledakan OPT sekunder sehingga terjadi masalah OPT baru. Penggunaan pestisida perlu diatur agar potensi terjadinya masalah baru dapat diminalisasi
4. Tindakan perlindungan tanaman dapat membahayakan kesehatan dan isu bahaya kesehatan dapat menimbulkan kerugian ekonomis yang luas. Pestisida menimbulkan residu pada hasil tanaman yang jika dikonsumsi dapat menimbulkan gangguan kesehatan akut. Adanya residu pada hasil pertanian dapat digunakan oleh negara lain untuk menolak masuknya produk pertanian ke negara yang bersangkutan sehingga terjadi kesulitan pemasaran hasil.
5. Tindakan perlindungan tanaman dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Drift pestisida dapat memasuki badan perairan dan tanah, masuk ke dalam rantai makanan dan menimbulkan pembengkakan biologis yang mematikan bagi organisme pada tingkat trofik tinggi (karnivora). Residu pestisida di alam dapat mengganggu berbagai proses ekosistem sehingga terjadi dampak kumulatif yang sulit dapat diprediksi.

Pada hakekatnya, kebijakan diperlukan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman. Kebijakan dapat dibuat secara lokal melalui musyawarah masyarakat atau secara regional dan nasional melalui pembuatan undang-undang dan peraturan pemerintah. Pengambilan kebijakan diperlukan agar perlindungan tanaman dapat dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan dan untuk mencegah terjadinya berbagai dampak negatif. Kesinambungan diperlukan agar efektivitas pengendalian benar-benar dapat dicapai. Pengambilan kebijakan merupakan tugas pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada rakyat. Pemerintah yang telah dibiayai melalui pajak oleh masyarakat berkewajiban melayani masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang timbul, termasuk permasalahan OPT. Kebijakan perlintan dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab di bidang perlintan (direktorat perlintan pada ditjen pertanian tanaman pangan, ditjen hortikultura, dan ditjen perkebunan Deptan, kini Kementan).

Perumusan kebijakan perlindungan tanaman di suatu negara dipengaruhi oleh beragam faktor.

1. Terjadinya eksplosi OPT yang berskala luas dan sangat merugikan secara nasional. Misalnya, PHT ditetapkan sebagai dasar kebijakan perlindungan tanaman di Indonesia setelah sebelumnya penggunaan pestisida secara besar-besaran ternyata menimbulkan resistensi dan resistensi OPT sasaran dan eksplosi OPT sekunder.
2. Kesadaran lingkungan global yang semakin meningkat, terutama di negara-negara maju. Sejak buku The Silent Spring tulisan Rachel Carson beredar luas, kesadaran akan bahaya pestisida terus meningkat. Kesadaran mengenai bahaya pestisida tersebut semakin memperoleh momentum seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan di berbagai negara maju.
3. Globalisasi dan pasar bebas yang memungkinkan OPT dengan mudah menyebar seiring dengan meningkatnya perpindahan barang dan orang. Gobalisasi memungkinkan OPT berpindah melewati rintangan alam yang sebelumnya menjadi batas-batas sebaran geografiknya. Pasar bebas memungkinkan lebih banyak barang berpindah antar negara dan seiring dengan perpindahan barang tersebut juga terjadi pemencaran OPT yang menyebar dengan perantaraan barang.
4. Perubahan iklim berupa meningkatnya suhu permukaan bumi sebagai akibat dari meningkatnya kandungan gas-gas karbon dan belerang di udara. Meningkatnya suhu memungkinkan OPT yang sebaram geografiknya semula terbatas di kawasan tropika memencar ke kawasan sub-tropika dan yang semula hanya di dataran rendah memencar ke dataran tinggi.
5. Perubahan sistem politik dan pemerintahan, yang memungkinkan masyarakat menjadi lebih berani menyampaikan keluhan mengenai OPT secara lebih terbuka dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan otonom untuk merumuskan kebijakan perlindungan tanamannya sendiri.

Kebijakan perlindungan tanaman mempunyai ruang lingkup yang luas. Sebagai dasar, melalui matakuliah Kebijakan Perlindungan Tanaman akan dibahas aspek-aspek kebijakan perlindungan tanaman sebagai berikut:

1. Pengertian kebijakan perlindungan tanaman, faktor, faktor yang mempengaruhi, dan tantangan yang dihadapi ke depan (Modul 1 dan Modul 6)
2. Peraturan perundang-undangan dan tata kelola kebijakan perlindungan tanaman (Modul 2)
3. PHT sebagai sistem perlindungan tanaman di Indonesia (Modul 3)
4. Perkembangan PHT dan munculnya ketahanan hayati (biosecurity) sebagai paradigma perlindungan lintas sektoral (Modul 4)
5. Pengelolaan program perlindungan tanaman (Modul 5)

Ruang lingkup kebijakan perlindungan tanaman tersebut di atas masing-masing dibahas dengan menggunakan berbagai aspek dan sudut pandang kebijakan secara terpadu.

1.2.1.2. Membaca Pustaka Wajib

Silahkan mengklik setiap tautan yang diberikan pada materi kuliah ini dan mengunduh pustaka yang disediakan dari halaman Pustaka Wajib dan membaca judul bab atau sub-bab yang berkaitan dengan materi kuliah ini. Mahasiswa wajib menyampaikan melalui Laporan Melaksanakan Kuliah dan Mengerjakan Tugas judul buku, judul bab buku, dan isi bab buku yang telah dibaca terkait dengan materi kuliah ini.

1.2.2. TUGAS KULIAH

1.2.2.1. Menyampaikan dan Menanggapi Komentar dan/atau Pertanyaan

Setelah membaca materi kuliah ini, silahkan menyampaikan komentar dan/atau pertanyaan mengenai hal-hal berkaitan langsung dengan materi kuliah tetapi belum diuraikan secara jelas, bukan komentar dan/atau pertanyaan mengenai hal yang tidak berkaitan langsung atau yang sudah diuraikan dalam materi dan juga bukan komentar dan/atau pertanyaan yang sama dengan yang sudah disampaikan oleh mahasiswa lain. Ketik komentar dan/atau pertanyaan secara singkat dalam kotak komentar yang terletak di sebelah bawah materi kuliah ini selambat-lambatnya sampai pada Kamis, 17 Februari 2022 pukul 24.00 WITA. Kunjungi kembali materi ini beberapa hari kemudian dan tanggapi komentar dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh minimal satu mahasiswa lain, prioritaskan komentar dan/atau pertanyaan yang belum ditanggapi oleh mahasiswa lain. Komentar dan/atau pertanyaan yang tidak berkaitan dengan materi ini atau yang sama dengan yang telah disampaikan oleh mahasiswa lain akan diabaikan dalam penilaian. Salin (copy) komentar dan/atau pertanyaan yang disampaikan untuk dilaporkan dalam Laporan Melaksanakan Perkuliahan Daring. Setiap mahasiswa juga wajib menyampaikan laporan penyampaian pertanyaan dan/atau komentar dan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa lain pada saat mengikuti ujian tengah semester.

 

1.1.2.2. Membagikan Blog Mata Kuliah dan Materi Kuliah

Sebagai mahasiswa milenial, setiap mahasiswa tentu mempunyai akun media sosial untuk tujuan menampilkan diri. Gunakan media sosial masing-masing juga untuk tujuan belajar dengan cara membagikan blog mata kuliah dengan mengklik pilihan tombol media sosial untuk membagikan blog secara keseluruhan dan membagikan setiap materi kuliah dengan mengklik tombol pilihan media sosial yang disediakan pada setiap materi kuliah selambat-lambatnya sampai pada Kamis, 17 Februari 2022 pukul 24.00 WITA. Catat tautan (link) pembagian blog dan pembagian materi kuliah melalui media sosial masing-masing untuk dilaporkan dalam Laporan Melaksanakan Perkuliahan Daring. Setiap mahasiswa juga wajib menyampaikan laporan pembagian blog dan materi kuliah pada saat mengikuti ujian tengah semester. 

1.2.2.3. Mengerjakan Latihan Kasus

Untuk mendalami permasalahan kebijakan perlindungan tanaman, setiap wajib mengunjungi dan mempelajari situs Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Perlindungan Perkebunan, dan Badan Karantina Pertanian. Pada setiap situs, lakukan navigasi untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan nasional perlindungan tanaman atau kebijakan nasional karantina dan kemudian silahkan catat informasi mengenai hal-hal berikut ini:

1. Situs yang menyajikan informasi yang jelas mengenai kebijakan perlindungan tanaman di antara keempat situs yang dikunjungi;
2. Isi kebijakan perlindungan tanaman dari situs yang memuat kebijakan perlindungan tanaman paling jelas;
3. Pendapat Anda mengenai kebijakan perlindungan tanaman yang dimuat oleh salah satu dari keempat situs yang dikunjungi.

Catat hasil penelusuran untuk disampaikan sebagai bagian dari Laporan Melaksanakan Perkuliahan Daring materi kuliah ini. Dosen pengampu mata kuliah mengatur mahasiswa dapat mengerjakan secara kelompok, tetapi laporan wajib dimasukkan secara perseorangan.

1.2.3. ADMINISTRASI PELAKSANAAN KULIAH

Untuk membuktikan telah melaksanakan perkuliahan daring materi kuliah ini, silahkan mengisi dan memasukkan:

1. Menandatangani Daftar Hadir Melaksanakan Kuliah selambat-lambatnya pada Sabtu, 4 Februari 2023 pukul 24.00 WITA dan setelah menandatangani, silahkan memeriksa daftar hadir yang telah ditandatangani;
2. Memasukkan Laporan Melaksanakan Kuliah dan Mengerjakan Tugas selambat-lambatnya pada Kamis, 9 Februari 2023 pukul 24.00 WITA dan setelah memasukkan, silahkan memeriksa untuk memastikan bahwa laporan sudah masuk.

Mahasiswa yang tidak mengisi dan memasukkan Daftar Hadir Melaksanakan Kuliah dan Laporan Melaksanakan Kuliah dan Mengerjakan Tugas akan ditetapkan sebagai tidak melaksanakan kuliah.

***********

Hak cipta blog pada: I Wayan Mudita
Diterbitkan pertama kali pada 23 September 2018, diperbarui pada 29 Januari 2021

Hak cipta selurun tulisan pada blog ini dilindungi berdasarkan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Silahkan mengutip tulisan dengan merujuk sesuai dengan ketentuan perujukan akademik.